JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui bahwa tingkat keamanan di angkutan umum ibu kota masih buruk. Menurutnya, hal ini telah menjadi permasalahan selama bertahun-tahun.
Gubernur yang akrab disapa Jokowi itu menilai pemberian sanksi bukanlah jawaban dari masalah ini. Pasalnya, para pengemudi angkutan tetap tidak jera meski telah diberi sanksi.
Satu-satunya cara, lanjut Jokowi, adalah menyatukan seluruh angkutan ke dalam sebuah manajemen yang profesional. "Kalau nggak, ya akan begini terus. Ini akan kita lakukan jika PPD sudah jadi miliknya DKI. Sekarang masih dalam proses," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/2).
Di bawah manajemen yang dikonsep Jokowi, seluruh armada angkutan umum harus memenuhi standar tertentu untuk dapat beroperasi. Para pengemudi juga akan diberikan pendidikan serta pelatihan mengenai cara berkendara yang aman dan kenyamanan penumpang.
Para supir juga akan diberikan identitas khusus untuk memastikan tidak ada lagi praktek sopir tembak."Supirnya diberi seragam, diberi ID card, dikontrol tiap hari," papar Jokowi.
Selama ini angkutan umum ibu kota dikenal dengan reputasi buruk terkait keamanan. Berbagai jenis tindak kriminalitas terjadi di dalam angkutan umum. Tidak jarang pengemudi angkutan justru menjadi pelakunya.
Meninggalnya Annisa Azward, seorang mahasiswi yang melompat dari angkot KwK-U10 kembali mengingatkan masyarakat kepada reputasi buruk angkutan umum. Anissa diduga nekat melompat dari mobil KwK-U10 karena ketakutan akan menjadi korban kejahatan. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemilik Gedung Tua di DKI Bakal Dipaksa Lakukan Restorasi
Redaktur : Tim Redaksi