jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Saifullah Tamliha mengatakan selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 maupun setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, petahana Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak pernah berjanji akan mengangkat ketua umum partai politik (ketum parpol) menjadi menteri.
Menurut Tamliha pula, tidak ada undang-undang (UU) maupun janji-janji politik Jokowi untuk melarang ketum partai menjadi menteri di kabinet pemerintahannya bersama KH Ma’ruf Amin nanti.
BACA JUGA: Ujang Prediksi Gerindra Mendapat Jatah Dua Kursi Menteri
“Kalimat itu tidak pernah kami dengar selama masa kampanye pilpres maupun setelah dilangsungkannya, dan ditetapkan Bapak Jokowi sebagai presiden terpilih oleh KPU,” kata Tamliha dalam sebuah diskusi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8).
BACA JUGA : Minus PDIP, Inilah Curhatan Para Ketum Partai Koalisi pada Surya Paloh
BACA JUGA: Misbakhun Yakin Jokowi Akan Memberi Jabatan kepada yang Berkeringat
Tamliha mengatakan, di zaman digital sekarang ini, ketum parpol tidak mesti langsung turun ke lapangan.
Karena itu, kata dia, kalau ketum parpol merangkap jabatan sebagai menteri belum tentu kinerjanya akan terganggu.
BACA JUGA: Jokowi Disarankan Pilih Menteri dari Ahli Dibanding Parpol
Hanya saja, kata Tamliha, supaya lebih konsentrasi bekerja bersama Jokowi, maka sebaiknya ketum parpol tidak menjabat menteri.
“Agar konsentrasi menjadi menteri untuk bisa bekerja keras bersama Jokowi, baik juga jika seorang ketua umum partai politik tidak menjabat sebagai seorang menteri,” ujar anggota Komisi I DPR itu.
Terkait pernyataan Jokowi ingin mengangkat menteri-menteri berusia muda, Tamliha justru menangkap bahwa yang sebenarnya diinginkan presiden adalah pengin punya menteri yang merupakan senior partai dan usianya maksimal 50 tahun.
“Itu gambaran bagi yang ingin jadi menteri dari partai,” katanya.
BACA JUGA : Jokowi Kalah di Basis Golkar, Airlangga Berpotensi Tak Kantongi Restu Jadi Ketum Lagi
Dia menjelaskan pengertiannya adalah bahwa Presiden Jokowi ingin bekerja keras selama lima tahun tanpa kendala di lapangan oleh menterinya.
Jadi, kata Tamliha, yang ditangkapnya dari awal adalah Presiden Jokowi menginginkan tidak terlalu banyak partai yang harus dihadapi di DPR. “Jadi, jadi tidak menutup kemungkinan adanya koalisi dari partai yang bukan pendukung Jokowi ketika pilpres yang lalu,” jelasnya.
Dia mengingatkan, jangan sampai keinginan itu dianggap membuat koalisi menjadi gemuk. Hanya saja, kata Tamliha, semua tergantung kepada kebijakan dan kemauan Jokowi.
“Yang diinginkan Pak Jokowi saya yakin bahwa beliau ingin kerja cepat tanpa perlu banyak mengurusi tetek bengek di parlemen,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Kabinet, Jokowi Masih Kumpulkan Kandidat
Redaktur & Reporter : Boy