jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam menanggapi soal Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang meminta Polri mengusut tuntas dan transparan kasus kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo.
Menurut Saiful, kasus Brigadir J bisa berdampak kepada taruhan jabatan Kapolri, yang kini diduduki Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
BACA JUGA: Bagaimana Nasib Sisa Produk PS Store Glow? Jawaban Putra Siregar Menyejukkan
"Kalau kasus ini tidak cepat terselesaikan, jabatan Kapolri menjadi taruhannya," kata Saiful kepada JPNN.com, Jumat (22/7).
"Sangat mudah bagi Jokowi untuk menonaktifkan dan mengganti Kapolri jika publik menganggap kasus ini berlarut-larut dan tidak ada kepastian," sambung Saiful.
BACA JUGA: Yuk, Jaga Kesehatan Otak dengan Cara Mudah Berikut Ini
Saiful menambahkan pernyataan Jokowi soal kasus Brigadir J itu merupakan kode keras untuk Kapolri agar mengusut tuntas masalah tersebut secara cepat.
"Tidak main-main apabila kasus ini berlarut-larut, saya kira sangat mungkin bagi Jokowi untuk meminta bertanggung jawaban Kapolri dan bahkan mencopot Kapolri apabila dinilai tidak dapat menyelesaikan kasus ini," ujar pria yang juga pakar hukum tata negara Universitas Indonesia itu.
BACA JUGA: Amalan Sunah di hari Jumat, yang Sangat Mulia di Sisi Allah
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Polri mengusut tuntas dan transparan kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo.
Menurut Jokowi, itu penting untuk dilakukan agar tidak ada keragu-raguan dari masyarakat terhadap peristiwa tersebut.
Menurutnya, Polri juga harus bisa menjaga kepercayaan publik.
"Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga," kata Jokowi di NTT, Kamis (21/7). (cr1/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Dean Pahrevi