jpnn.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi menegaskan selama kepemimpinannya tidak ada kriminalisasi ulama.
Menurut Jokowi, tindakan kriminalisasi harus dihukum. “Katanya mulai Jokowi presiden banyak kriminalisasi ulama. Ulama yang mana? Pertanyaan saya lagi, yang namanya kriminalisasi itu seperti apa? Kalau dia tidak bersalah tidak mungkin pemerintah menghukum kalau dia bersalah ya harus diingatkan melalui peraturan hukum,” ujar Jokowi dalam kunjungannya ke Palembang, akhir pekan lalu.
BACA JUGA: Maruf Amin: Kami Menargetkan Suara Sebesar 60 Persen di Sumatera Utara
Menurut presiden ketujuh RI itu, Indonesia adalah negara republik yang memiliki ketetapan hukum. Artinya, kata dia, tidak ada satu pun orang yang melakukan pelanggaran di hadapan hukum tidak menerima sanksi.
“Ada menteri yang salah ya langsung dihukum, bupati yang salah masuk sel, siapa pun karena negara kita adalah negara hukum jangan sampai masuk sel disebut kriminalisasi,” ujar mantan Wali Kota Solo itu.
BACA JUGA: Ingin Jokowi - Maruf Berjaya di Seluruh Provinsi, Bravo 5 Genjot Militansi
(Baca juga: Elektabilitas Jokowi - Ma'ruf Moncer, Bang Ara Puji Erick Thohir)
Jokowi pun berharap kepada pendukungnya di Palembang bisa ikut menjernihkan suasana agar Indonesia bisa terbebas dari kampanye hitam.
BACA JUGA: Festival Satu Indonesia, Beri Ruang Generasi Milenial Tumbuhkan Optimisme
“Jadi saya mohon tolong sampaikan kepada masyarakat jangan termakan isu bohong kabar bohong. Di masa pemerintahan Jokowi tidak ada kriminalisasi ulama,” ucap Jokowi. (*/adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 76 Tahun Maruf Amin, Netizen Ramaikan PanjangUmurKyai
Redaktur : Tim Redaksi