jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo dipastikan tidak akan memberi grasi pada bandar dan gembong narkoba di Indonesia. Hal ini disampaikan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang akan membahas mengenai narkoba bersama institusi terkait di kantornya. Menurut Tedjo kasus narkoba menjadi fokus pemerintah saat ini.
"Memang harus begitu. Begini, dari kerugian, rakyat kita lebih rugi akibat narkoba daripada hukuman yang dijatuhkan ke mereka," kata Tedjo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin, (1/12).
BACA JUGA: Gandeng Komnas Perempuan Berantas Trafficking
Saat ini, kata Tedjo, peredaran narkoba di Indonesia sudah merajalela. Dalam sehari, tuturnya, tercatat 30 hingga 40 orang kaum muda mati karena narkoba.
Belum lagi, ujarnya, peredaran narkoba yang dijalankan melalui lapas-lapas. Untuk itulah, tegas Tedjo, pemerintah tidak mau tinggal diam.
BACA JUGA: Ical Unjuk Gigi Soal Prestasi KMP Kuasai DPR-MPR
"Apa mau didiamkan? Karena ini sudah hancur, harus distop. Kalau yang sudah inkracht, sudah langsung hukuman harus dilaksanakan. Jangan sampai negara kita menjadi tujuan narkoba," tegasnya.
Tedjo menyatakan pemerintah berencana 2015 Indonesia harus bebas narkoba. Pemerintah, kata dia, sudah melakukan pemetaan jalan masuk dan penyebaran pengedar narkoba di Indonesia. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Seskab: Pollycarpus tak Bisa Ditahan Lama
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kunker ke Semarang, Presiden Akan Dengar Curhatan Polri
Redaktur : Tim Redaksi