jpnn.com - jpnn.com - Presiden Joko Widodo meminta penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan dilakukan secara tegas.
Termasuk jika yang membekingi kegiatan ilegal tersebut adalah aparat pemerintah.
BACA JUGA: Ancam Pecat PNS yang Seenaknya Layani Publik
"Saya minta Polri dan Jaksa Agung mendukung penuh penegakan hukum ini, serta proses dan tuntaskan kasus penyelundupan yang ada. Tindak tegas aparat yang bermain di penyelundupan terutama yang menjadi beking. Tindak tanpa pandang bulu," kata Jokowi.
Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi, saat memberi pengarahan dalam rapat terbatas tentang penyelundupan di Kompleks Istana Negara, Rabu (25/1).
BACA JUGA: Bertemu Mark Zuckerberg, Kapasitas Jokowi sebagai Gubernur
Menurut Jokowi, masalah penyelundupan sudah diperketat. Tapi tetap saja kunci keberhasilan menutup akses penyelundup, tergantung pada aksi pencegahan, pengawasan dan penegakan hukumnya.
"Saya ingin agar aksi di lapangan betul-betul kongkrit dan peredaran produk hasil penyelundupan ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mematikan industri nasional kita," imbuhnya.
BACA JUGA: Kartu Jakarta Sehat Dinilai Hanya Pencitraan Jokowi
Karena itu, ruang gerak penyelundup harus dibatasi dengan membangun sistem pencegahan dan pengawasan yang efektif.
Kemudian, harus dibuat skala prioritas pada titik rawan penyelundupan sesuai data per wilayah.
"Terkait penegakkan hukum, sekali lagi saya minta lebih tegas, lebih konsisten, lebih keras dan dilakukan secara terus menerus," tegas Jokowi.
Hadir dalam ratas tersebut Menlu Retno P Marsudi, Menko PMK Puan Maharani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya, hingga Seskab Pramono Anung.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam