jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kongres Ekonomi Umat yang diinisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa menghasilkan sejumlah rekomendasi konkret untuk ditindaklanjuti pemerintah.
Presiden mengatakan, pemerintah telah menjalankan program Pemerataan Ekonomi dan Reforma Agraria yang secara resmi dilaunching di Alun-alun Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (21/4) kemarin.
BACA JUGA: Jokowi: Reforma Agraria Untuk Meningkatkan Lahan Produktif
Selain menargetkan penerbitan sertifikat tanah sebanyak 5 juta pada 2017, pemerintah juga melakukan redistribusi aset. Tanah-tanah yang ada namun belum profuktif akan diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat.
"Saya ingin dalam kongres ekonomi umat ini, mengenai redistribusi aset ini diperdalam, dibahas secara detil sehingga kami mendapatkan masukan yang detil, kongkret," ujar Jokowi di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4).
BACA JUGA: MUI Dorong Pengembangan UMKM Berbasis Syariah
Dengan begitu, pemerintah bisa segera melakukan redistribusi aset kepada kelompok masyarakat, pondok pesantren, atau koperasi dan sejenisnya.
"Saya harapkan itu akan memperkecil ketimpangan," ujar Jokowi pada acara yang dihadiri Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, maupun pengusaha.
BACA JUGA: Jokowi: Pasar Klewer Tak Boleh Kalah dengan Mal
Berkaitan dengan kemitraan antara pengusaha skala besar dengan pengusaha kecil, presiden mengaku telah bertemu dengan sejumlah pihak yang bersedia menjalin kemitraan. Sebab Jokowi menyatakan akan memaksa mereka untuk mau bermitra.
"Ini akan saya paksa. Bukan saya ajak lagi. Akan saya paksakan. Saya baru ketemu beberapa dan sudah setuju. Tapi saya minta dengan jumlah yang lebih banyak, karena ini menyangkut kemitraan yang besar dan rakyatlah yang nantinya diuntungkan," tambah dia.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perpres BOP Borobudur Sudah Diteken Presiden
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam