JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah mendapat informasi tentang praktek percaloan di rumah susun (rusun) Marunda, Jakarta Utara. Apabila kebenaran info ini terbukti maka gubernur yang biasa disapa Jokowi tersebut akan bertindak tegas.
"Kalau orang dalam, hilang (dipecat-red). Hilang orangnya," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Selasa (29/1).
Jokowi juga mendapat informasi adanya oknum pengelola yang meminta uang sebesar Rp 5-6 juta dari penghuni rusun. Namun, sampai saat ini Jokowi belum menemukan bukti kuat adanya praktek pungli tersebut. "Belum ketemu, ini baru mau dicari, pasti saya cari," tegasnya.
Rusun Marunda, Jakarta Utara adalah rusunawa milik Pemprov DKI. Rusun yang rampung dibangun pada tahun 2007 itu diperuntukan bagi warga tidak mampu yang menjadi korban penggusuran atau bencana seperti banjir. Hanya saja, hingga saat ini sebagian besar unit rusun itu masih tidak berpenghuni.
Rencananya, warga yang tinggal di bantaran kali dan penghuni liar di Waduk Pluit akan direlokasi ke rusun Marunda. Jokowi pun membantah kalau rencananya ini mendapat penolakan dari warga.
"Yang antri banyak sekali. Siapa yang bilang kemarin nggak ada yang masuk, yang antri banyak. Ini kita mau turun lagi supaya segera rusun Marunda itu penuh semuanya yang 19 blok," papar mantan Wali Kota Surakarta itu.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur Basuki T Purnama mengaku telah menemukan bukti adanya oknum pengelola rusun Marunda yang berusaha menghalangi warga untuk direlokasi ke rusun tersebut. Mereka sengaja membiarkan rusun dalam kondisi terbengkalai agar warga menolak untuk pindah.
"Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum yang mempersulit. Dibiarkan tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa, minimal harus ada air ada listrik," ujar Ahok kepada wartawan di gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/1).
Menurut Ahok, para oknum ini ingin memanfaatkan rencana pembangunan kawasan berikat nusantara dan pelabuhan di wilayah itu.
"Dibiarkan terbengkalai, supaya ketika pabrik dan pelabuhan ini ada jadi, mereka kan butuh perumahan, rusun disewakan dengan harga mahal, mungkin juga dijual. Makanya dibiarkan dua tahun, alasannya kepada kami tidak laku," ungkapnya. (dil/jpnn)
"Kalau orang dalam, hilang (dipecat-red). Hilang orangnya," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Selasa (29/1).
Jokowi juga mendapat informasi adanya oknum pengelola yang meminta uang sebesar Rp 5-6 juta dari penghuni rusun. Namun, sampai saat ini Jokowi belum menemukan bukti kuat adanya praktek pungli tersebut. "Belum ketemu, ini baru mau dicari, pasti saya cari," tegasnya.
Rusun Marunda, Jakarta Utara adalah rusunawa milik Pemprov DKI. Rusun yang rampung dibangun pada tahun 2007 itu diperuntukan bagi warga tidak mampu yang menjadi korban penggusuran atau bencana seperti banjir. Hanya saja, hingga saat ini sebagian besar unit rusun itu masih tidak berpenghuni.
Rencananya, warga yang tinggal di bantaran kali dan penghuni liar di Waduk Pluit akan direlokasi ke rusun Marunda. Jokowi pun membantah kalau rencananya ini mendapat penolakan dari warga.
"Yang antri banyak sekali. Siapa yang bilang kemarin nggak ada yang masuk, yang antri banyak. Ini kita mau turun lagi supaya segera rusun Marunda itu penuh semuanya yang 19 blok," papar mantan Wali Kota Surakarta itu.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur Basuki T Purnama mengaku telah menemukan bukti adanya oknum pengelola rusun Marunda yang berusaha menghalangi warga untuk direlokasi ke rusun tersebut. Mereka sengaja membiarkan rusun dalam kondisi terbengkalai agar warga menolak untuk pindah.
"Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum yang mempersulit. Dibiarkan tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa, minimal harus ada air ada listrik," ujar Ahok kepada wartawan di gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/1).
Menurut Ahok, para oknum ini ingin memanfaatkan rencana pembangunan kawasan berikat nusantara dan pelabuhan di wilayah itu.
"Dibiarkan terbengkalai, supaya ketika pabrik dan pelabuhan ini ada jadi, mereka kan butuh perumahan, rusun disewakan dengan harga mahal, mungkin juga dijual. Makanya dibiarkan dua tahun, alasannya kepada kami tidak laku," ungkapnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... APBD Disetujui, Jokowi Kelola Dana Rp 49,9 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi