jpnn.com - JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo langsung menutup peluang partai politik rival yang ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. Kesempatan yang pernah ditawarkan pihaknya kepada partai lain dinyatakan sudah kedaluwarsa.
Sebelumnya, ada dua partai yang disebut-sebut ingin bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
BACA JUGA: KLH Percepat RPP Limbah B3
Pernyataan Jokowi itu ditegaskannya saat menjawab pertanyaan wartawan soal KMP yang berhasil menempatkan kadernya di lima pimpinan DPR lewat paripurna Kamis (2/10) dini hari.
"Pintu koalisi hari ini (kemarin) saya tutup. Tutup dulu biar nggak capek, besok-besok dibuka lagi," ujar dia kepada wartawan di balai kota, kemarin.
BACA JUGA: Marzuki Anggap Ciuman dan Pijatan ke Popong Bentuk Pelecehan
Jokowi mengatakan akan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mematangkan sistem pemerintahannya, sebelum resmi dilantik sebagai presiden 20 Oktober mendatang.
Sebab, dalam beberapa hari terakhir pikirannya terfokus pada persoalan koalisi partai. Baik daro partai yang sudah bergabung sejak awal, maupun soal adanya partai yang tertarik untuk bergabung.
BACA JUGA: Kalteng-Sumsel Darurat Asap
Dia pun mengaku tidak kecewa jika tidak ada partai lagi yang bergabung dengan koalisi Indonesia Hebat. "Saya nggak sakit hati. Saya juga tidak kecewa, nanti liver," kata dia.
Selain itu, dia tidak khawatir jika koalisi masih tetap seperti sekarang. Yaitu terbatas pada PDIP, NasDem, PKB, Hanura, dan PKPI. Mantan walikota Solo itu tetap optimistis dapat menjalankan roda pemerintahan, meski lawan politik akan menjegalnya.
Dia yakin, selama program dan kebijakan pemerintahan baik untuk bangsa, maka masyarakat akan mendukungnya. "Pengelolaan negara di bawah Jokowi-JK optimistis berjalan baik. Jadi jangan ada yang ragu," tegas dia.
Gubernur DKI yang baru saja mengundurkan diri itu mengakui adanya kemungkinan dan potensi yang berupaya menjegalnya dalam menjalankan program. Khususnya, jika sudah menyangkut dengan DPR yang mayoritas dikuasai oleh fraksi KMP. Salah satu buktinya adalah kegagalan PDIP dalam menempatkan kadernya sebagai pimpinan DPR. Namun, dia tak khawatir.
Dia mencontohkan pengalamannya selama menjadi orang nomor satu di DKI yang didominasi oleh fraksi di luar PDIP. "Kami hanya 11 persen di parlemen (DPRD DKI), tapi ndak ada masalah," jelas dia.
Jokowi memastikan akan mengeluarkan kebijakan pengamanan untuk mengantisipasi efek negatif dari manuver politik kubu lawan. Khususnya yang menyangkut sektor dunia usaha dan investasi. Dua sektor pilar pertumbuhan bangsa itu yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak akan terganggu dengan adanya huru hara politik.
Namun, presiden terpilih itu menjamin persoalan politik yang terjadi saat ini tidak akan berimbas pada kelangsungan pemerintahannya kelak. Kuncinya adalah dengan melaksanakan program-program prorakyat. "Ketika kepercayaan masyarakat meningkat terhadap pemerintah, publik akan bertindak jika ada yang menghalangi program pemerintah," tegas dia. (fai/end)
BACA ARTIKEL LAINNYA... UU Adpem Hindarkan Pengambilan Keputusan dari Kriminalisasi
Redaktur : Tim Redaksi