jpnn.com - BATAM - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan mengungkapkan bahwa dirinya beberapa waktu lalu diutus oleh Presiden Joko Widodo untuk ke Singapura. Tujuannya adalah menyampaikan permintaan maaf pemerintah Indonesia kepada pemerintahan di negeri pulau di sebelah utara Batam itu.
Menurut Luhut dirinya langsung menemui Perdana Menteri Singpura Lee Hsien Long guna meminta maaf. Penyebabnya, banyak investor Singapura yang kesulitan berinvestasi di Batam.
BACA JUGA: Sarankan BP Batam di Bawah Presiden
"Yang saya lakukan pertama kali minta maaf karena banyak investor di Singapura mau masuk mengembangkan Batam, tapi masih banyak kendala. Makanya saya minta maaf, saat ini masih fokus membenahi masalah-masalah di Batam dulu," ujar Luhut saat rapat dengan Pemerintah Provinsi Kepri, Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan Batam dan unsur muspida lainnya di gedung Graha Kepri, Kamis (18/2/2016).
Lebih lanjut Luhut mengatakan, Singapura melihat Batam sebagai mitra strategis. Namun, katanya, banyaknya persoalan di Batam membuat banyak investor menahan diri. Persoalan yang ada antara lain dualisme institusi yang berwenang menerbitkan izin, hingga masalah perburuhan.
Makanya, kata Luhut, pemerintah berusaha keras untuk mengurai masalah yang ada di Batam meski tidak mudah. Sebab, banyak aturan yang harus diubah jika terjadi perubahan di Batam, termasuk soal status BP Batam.
BACA JUGA: Pemakaian Listrik Industri Besar Pulih, Kabar Baik Bagi Ekonomi?
Selain itu, masalah perburuhan di Batam memang jadi sorotan. Sebab, aksi mogok para pekerja sering mengganggu proses produksi.
"Makanya saya minta gubernur membuat peraturan gubernur yang membatasi jam demo dan membatasi tempat demo hanya tiga tempat seperti di Jakarta," ujar Luhut.
Selain itu, Luhut juga meminta agar peraturan gubernur juga mencantumkan larangan aksi demo di kawasan industri atau di perusahaan, larangan sweeping, larangan memblokir jalan, dan tindakan lainnya yang bisa menghambat proses produksi. "Kalau sudah jadi, saya minta Kapolda, TNI, kejaksaan bekerja sama menindaknya. Ini demi kepastian hukum dan kenyamanan investor," ujar Luhut.
Mantan duta besar RI untuk Singapura itu meyakini jika semua hambatan di Batam bisa diselesaikan dengan cepat, maka investor pun akan berbondong-bondong menanamkan modalnya termasuk di Bintan dan Karimun. "Supaya Batam, Bintan, dan Karimun benar-benar menjadi lokomotif pembangunan nasional," ujar Luhut.(nur/ara/JPNN)
BACA JUGA: Soal PT Freeport, Menko Rizal Heran, Menteri ESDM Jalan Sendiri
BACA ARTIKEL LAINNYA... PLN Buka Rahasia Meningkatnya Pertumbuhan Penjualan Listrik
Redaktur : Tim Redaksi