JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa dakwaan terhadap bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, tidak kabur. JPU dakwaan sudah sah secara hukum.
Karenanya, JPU KPK meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menolak seluruh Nota Keberatan Luthfi.
"Dakwaan tidak kabur," kata Rini, membacakan Tanggapan JPU KPK, atas Nota Keberatan Luthfi, pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7).
Menurut JPU, Luthfi sebagai penyelenggara negara yakni Anggota DPR periode 2009-2014 sudah memenuhi unsur dalam dakwaan dan layak diadili sebagaimana dakwaan yang diajukan. Istilah memengaruhi yang ada dalam dakwaan, kata Rini, dimaksudkan untuk memenuhi usur delik menggerakkan, agar melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya.
"Atau perbuatan menerima hadiah atau janji yang maksud pemberi diberikan agar dapat mempengaruhi Mentan Suswono yang juga anggota PKS sehingga dapat mempengaruhi kuota impor daging sapi," kata Rini. (boy/jpnn)
Karenanya, JPU KPK meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, menolak seluruh Nota Keberatan Luthfi.
"Dakwaan tidak kabur," kata Rini, membacakan Tanggapan JPU KPK, atas Nota Keberatan Luthfi, pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7).
Menurut JPU, Luthfi sebagai penyelenggara negara yakni Anggota DPR periode 2009-2014 sudah memenuhi unsur dalam dakwaan dan layak diadili sebagaimana dakwaan yang diajukan. Istilah memengaruhi yang ada dalam dakwaan, kata Rini, dimaksudkan untuk memenuhi usur delik menggerakkan, agar melakukan atau tidak melakukan terkait jabatannya.
"Atau perbuatan menerima hadiah atau janji yang maksud pemberi diberikan agar dapat mempengaruhi Mentan Suswono yang juga anggota PKS sehingga dapat mempengaruhi kuota impor daging sapi," kata Rini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sidarto Resmi Jadi Ketua MPR
Redaktur : Tim Redaksi