"Tidak boleh menjual hak milik atas tanah ke orang asing. Kalau ke Warga Negara Indonesia (WNI) tidak apa-apa, kan pulau-pulau tersebut masuk wilayah Indonesia," jelas Jimly, Rabu (5/9).
Praktisi hukum tersebut menuturkan, yang diperbolehkan adalah menjual hak guna usaha, sekalipun kepada pihak asing. Hal itu juga termuat dalam UU Agraria. "Kalau mau berinvestasi misalnya dengan membangun resort di pulau-pulau itu ya tidak masalah. Walaupun yang berinvestasi orang asing,"jelasnya.
Karena itu, Jimly menekankan, pemerintah harus mencari informasi lebih jauh terkait isu penjualan pulau tersebut. Apakah benar pulau-pulau tersebut dijual kepada pihak-pihak tertentu. Sebab, bisa jadi hal tersebut hanya sekedar isu.
"Harus dicek dulu, yang dijual apanya dan kepada siapa. Karena di UU Agraria sudah jelas tidak boleh menjual hak milik atas tanah, tidak mungkin menjual sertifikat tanah," imbuh dia.
Kabar penjualan pulau mencuat setelah situs www.privateislandonline.com menawarkan Pulau Gambar di Laut Jawa dan Gili Nanggu sebagai pulau yang dijual. Menurut situs yang mengaku berbasis di McCaul St, Toronto, Ontario, Canada itu, Pulau Gambar seluas 2,2 hektar bisa ditebus dengan harga USD 725 ribu atau sekitar Rp 6,8 miliar. Sedangkan Pulau Gili Nanggu ditawarkan Rp 9,9 miliar. Lebih Mahal karena luasnya mencapai 4,99 hektar.
Untuk menarik perhatian pembeli, privateislandonline menyebut Pulau Gambar adalah pulau yang unik dan langka. Sedangkan Gili Nanggu disebut sebagai kawasan yang cocok untuk kegiatan maritim dan sangat indah. Rp 9,9 miliar sudah termasuk 10 cottage, 7 bungalow, 1 restoran, mini bar, kamar, dan area pengembangbiakan kura-kura.(dim/ken/fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Bakal Cecar Sutan di Pengadilan Tipikor
Redaktur : Tim Redaksi