jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara Anies Baswedan yang juga pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya mengamini pernyataan calon presiden nomor urut 1 itu bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan solusi untuk menghadirkan pemerataan, bahkan justru melahirkan ketimpangan baru.
"Jadi IKN Itu memang cuma membangun pusat baru, bukan memeratakan. Mengapa ini terjadi? Karena kegagalan kerja sama pemerintah pusat dengan daerah. Jadi pemerintah pusat cenderung mau mengembangkan proyek di bawah kekuasaannya sendiri," jelasnya, Rabu (22/11).
BACA JUGA: Jubir Anies: Prabowo Tak Paham Produksi Singkong, Pantas Food Estate Gagal
Selain hanya menguntungkan satu daerah, Marco juga menilai keberadaan IKN yang berada di Kalimantan Timur ini pun nanti akan membebani daerah-daerah lain. Pejabat dari berbagai daerah akan menanggung biaya lebih besar kalau hendak berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"(Karena) fasilitasnya mungkin belum mencukupi pada awal-awal masa pembangunannya. Itu bisa (sampai) 10-20 tahun di awal," ucapnya.
BACA JUGA: Anies-Muhaimin Tegaskan Tekad Mengembalikan Akhlak Bernegara
Sementara sejauh ini, pemerintah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia sudah berinvestasi di Jakarta dengan membangun kantor perwakilan. Sehingga para pejabat dari daerah lebih efisien saat melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
"Di samping infrastruktur Jakarta yang sebetulnya mensubsidi pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi pemerintahan di pusat," ucap pendiri Rujak Center for Urban Studies ini.
BACA JUGA: Ketum Muhammadiyah Sebut Kakek Anies Baswedan Negarawan di Atas Semuanya
Karena itu dalam upaya memeratakan pembangunan di Indonesia ini, dia lebih setuju dengan visi Anies Baswedan, yaitu lebih baik membesarkan kota-kota yang ada saat ini. Ibu kota provinsi, kabupaten atau kota-kota besar lainnya yang selama ini sudah berperan sebagai hub bagi daerah sekitarnya.
"Jadi kalau kita mau meratakan pembangunan, sebetulnya yang harus dilakukan adalah kembangkan pusat-pusat yang sudah ada, yang fungsional itu. Supaya dia berperan lebih besar sehingga dia juga dapat mendinamisasikan wilayah sekitarnya. Itu baru memeratakan pembangunan," ungkapnya.
Hal itu juga, imbuh penulis buku Kota-Kota Indonesia: Pengantar untuk Orang Banyak ini, sekaligus memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah yang dicita-citakan sejak awal reformasi. Sementara pembangunan IKN justru memperlemah.
"Karena dikendalikan dari pusat, sensitifitasnya terhadap daerah termasuk terhadap otonomi dan semangat desentralisasi itu malah lemah atau malah melemahkan menurut saya," tegasnya.
Terlebih, lanjutnya, pembangunan yang desentralis ini juga akan membuat pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan daerah yang berbeda-beda. Termasuk responsif terhadap keadaan lingkungan yang juga tidak sama. Sehingga kemungkinan besar tidak merusak lingkungan bahkan justru memulihkannya.
"Sementara kalau di IKN itu dia menimbulkan dampak baru. Di tempat yang tadinya sama sekali tidak punya dampak lingkungan yang sekecil apa pun, dengan adanya dampak besar (pembangunan IKN) ini, berarti dia membebani lingkungan," kata Marco.
Sebelumnya dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah di UM Surakarta, Anies menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan. Justru membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.
"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jelas Anies menjawab seorang panelis.
Untuk melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia, Anies lebih memilih membangun kota kecil menjadi menengah dan kota menengah menjadi besar. (jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : JPNN.com