jpnn.com - JAKARTA--Kebijakan pemerintah yang mengangkat 43 ribu dokter, dokter gigi, dan bidan PTT masih menjadi CPNS menjadi isu hangat di kalangan honorer kategori dua (K2). Mereka merasa ada perlakuan tidak adil dari pemerintah karena lebih menganakemaskan bidan PTT.
Terhadap masalah ini, politikus Fraksi Partai Gerindra Bambang Riyanto ikut berkomentar. Menurut dia, pemerintah lebih mengutamakan bidan PTT karena posisinya lebih kuat. Bidan PTT diangkat secara resmi dan mendapat SK dari Menteri Kesehatan (Menkes). Sedangkan honorer K2, diangkat oleh pejabat berbeda.
BACA JUGA: Klaim Kuota 30 Ribu CPNS Kosong Jatahnya Honorer K2
"Kalau mau jujur, daya tawar honorer K2 itu lemah makanya pemerintah ragu mengangkat mereka menjadi CPNS," ujar Bambang kepada JPNN, Jumat (27/5).
Keraguan pemerintah bertambah lantaran, dalam salah satu poin pengangkatan honorer K2 disebutkan, tidak boleh menuntut menjadi PNS. Ini pulalah yang membuat pemerintah "memandang sebelah mata" kepada honorer K2.
BACA JUGA: Hati-Hati, Ini Cara Perang Terkini
"Sebenarnya, kunci penyelesaian honorer K2 ini ada di pemerintah. Mau tidak mengangkat mereka menjadi PNS. Kalau mau, semua pasti mudah termasuk mengeluarkan Perpres pengangkatan K2. Itu hanya bilang hari saja bisa, kalau pemerintah mau," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Nama Kabareskrim Baru Sudah Ada, Siapa Dia?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peringatan dari Panglima TNI, Ada Bahaya Menuju Indonesia!!
Redaktur : Tim Redaksi