JAKARTA - Rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi terus bergulirKali ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan uji coba rangkaian proses pemabatasan BBM.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H
BACA JUGA: Pengembangan Sektor Energi Butuh Rp1.480 T
Legowo mengatakan, pemerintah akan segera melakukan uji coba penggunaan RFId (Radio Frequency Identification) pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan angkutan umum di JakartaNantinya, RFID akan dipasang di SPBU
BACA JUGA: Besok, Presiden Resmi Luncurkan MP3EI
Sedangkan pada angkutan umum akan dipasangi sticker yang memiliki barcode tertentuEvita mengatakan, uji coba penggunaan RFID ini merupakan tindak lanjut atas pemasangan sticker sosialisasi Uji Coba BBM Bersubsidi, Februari lalu, "pada angkutan umum mikrolet M01 jurusan Kampung Melayu - Senen, Jakarta
BACA JUGA: Diblokir, Anggaran KESDM Baru Terserap 6,03 Persen
"Uji coba RFID ini akan dilakukan untuk sekitar 500 angkutan umum," katanya.?Menurut Evita, uji coba penggunaan RFID ini sangat penting sebagai sarana sosialisasi untuk mengenalkan masyarakat, khususnya sopir angkutan umum dan petugas SPBU, terkait rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi"Nanti, petugas SPBU dan sopir angkutan umum bisa sama-sama melihat cara kerja RFID," terangnya.
Selain itu, lanjut Evita, uji coba penggunaan RFID ini juga sangat penting bagi pemerintah untuk mengumpulkan data perilaku konsumsi BBM bersubsidi oleh angkutan umum secara komprehensif"Data itu sangat penting untuk penyusunan kebijakan selanjutnya," ujarnya.
Meski RFID dan sticker barcode pada angkutan umum benar-benar asli, namun sementara ini pemerintah belum akan menerapkan kuota atau membatasi konsumsi BBM angkutan umum tersebut"Ini uji coba alatnya saja, belum ada pembatasan (pembelian BBM) karena aturannya memang belum ada," katanya.
Menteri ESDM Darwin ZSaleh menambahkan, hingga saat ini, pemerintah memang belum menentukan kapan pelaksanaan pembatasan konsumsi BBM akan dilakukan"Namun, kami akan berusaha sekuat tenaga agar kuota BBM bersubsidi 38, 5 juta kiloliter tidak terlampaui dan penyalurannya tepat sasaran," ujarnya.
Darwin mengatakan, saat ini, yang bisa dilakukan pemerintah baru sebatas menghimbau kepada pemilik mobil untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi, melainkan BBM nonsubsidi seperti Pertamax"Selain itu, kami bersama BPH Migas akan meningkatkan pengawasan untuk meminimalisir penyalahgunaan BBM bersubsidi," katanya(owi/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Industri Reksadana Syariah Stagnan
Redaktur : Tim Redaksi