"Kami sangat bangga atas hasil penilaian KPK, namun semua ini tidak luput dari prestasi dan kerja keras pegawai BNP2TKI, termasuk dukungan berbagai pihak untuk tercapainya pelayanan publik sebaik-baiknya, khususnya kepada TKI," katanya di Jakarta, Rabu (12/12).
BNP2TKI masuk dalam 10 besar kementerian/lembaga pemerintah nonkemenertian/BUMN terbaik berdasarkan Indeks Integritas Pusat (IIP) yang ditetapkan KPK, dengan nilai 7.23. Sementara rata-rata IIP hanya 6,86.
Penghargaan ini tentu dirasakan sebagai sebuah tantangan tersendiri. Sebab pada tahun 2010 lalu, BNPT2TKI juga pernah meraih penghargaan yang sama untuk pelayanan kepulangan TKI.
“Jadi ini menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan publik oleh BNP2TKI, telah mendapat pengakuan yang baik dari KPK. Dan BNP2TKI tentu akan lebih giat lagi dan berada di barisan terdepan untuk menciptakan pelayanan publik pada TKI yang lebih baik," ujarnya.
Kesepuluh besar instansi tersebut masing-masing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (8,06), PT Jamsostek (8,02), PT Angkasa Pura II (7,65), Badan Koordinasi Penamanan Modal (7,63), Kementerian Kesehatan (7,62), Badan Tenaga Nuklir Nasional (7,59), Badan Pengawas Obat dan Makanan (7,59), Kementerian Koperasi dan UKM (7,50), Kementerian Perindustrian (7,28), dan BNP2TKI (7,23).
Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Selasa (11/12), survei dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai integritas, indikator, maupun sub indikator integritas dalam kegiatan layanan publik. Untuk itu Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK melakukan survei atas 85 instansi pusat, vertikal, dan daerah, serta meliputi 484 unit layanan publik lainnya di seluruh tanah air.
Dalam survei kali ini, KPK juga melakukan pengukuran ilmiah guna menguji tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga layanan publik, dengan melakukan wawancara langsung kepada pengguna layanan publik.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Inginkan Agama Tetap Ada Di E-KTP
Redaktur : Tim Redaksi