Jumhur Girang Masa Amnesti TKI Diperpanjang

JAKARTA – Pemerintah Arab Saudi akhirnya memerpanjang masa pengampunan (pemberian amnesti) pada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melanggar batas izin tinggal (overstay) maupun tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan. Kepala Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengungkapkan, perpanjangan pemberian amesti itu berlaku hingga 3 November 2013.

Sebelumnya, masa pemberian amnesti itu hanya berlangsung sejak 11 Mei hingga 3 Juli 2013. Namun dengan perpanjangan itu, Jumhur yakin penerbitan dokumen baru bagi TKI di Arab Saudi akan lebih baik lagi.

“Saya bersyukur dengan kebijakan ini. Dengan begitu pelayanan pembaruan dokumen ataupun penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) terhadap para WNI/TKI oleh tim pemerintah RI, khususnya yang dilakukan di KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) di Jeddah, semakin leluasa dan lebih baik lagi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (3/7).

Perpanjangan masa pemberian amnesti diberikan setelah sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan permintaan secara tertulis kepada Raja Arab Saudi, Abdullah Bin Abdul Azis Al Su’ud. Menurut Jumhur, per 1 Juli lalu KJRI Jeddah menerima pendaftaran dari 83 ribu WNI/TKI ‘overstayers’. Sementara KJRI Jeddah baru mengeluarkan sekitar 65 ribu Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi para WNI/TKI yang memerlukan.

“Kebijakan amnesti diterapkan untuk warga negara asing ilegal di Arab Saudi yang meliputi satu juta orang. Sedangkan WNI/TKI terkena amnesti diperkirakan 120-130 ribu orang, dan sebagian besar dilayani proses pemutihannya oleh KJRI Jeddah,” ujarnya.

Menurut Jumhur, umumnya para TKI yang mendaftar untuk memeroleh amnesti memilih tetap bekerja di Arab Saudi. Untuk itu perwakilan RI melakukan pembaruan dokumen sementara dalam bentuk Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Nantinya setelah para TKI menandatangani perjanjian kerja dengan pengguna, maka SPLP akan segera diganti dengan dokumen paspor oleh KJRI Jeddah. "Diharapkan para TKI dapat bekerja kembali secara nyaman dan legal," pungkasnya. (gir/jpnn)