Jumlah Bayi Lahir di Indonesia Setara Jumlah Penduduk Singapura

JAKARTA- Laju pertumbuhan penduduk Indonesia, kian mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, Indonesia masih menduduki peringkat ke-4 negara dengan jumlah penduduk terbesar, yakni sekitar 237,6 juta jiwa. Jika tidak segera ditekan, bukan tidak mungkin Indonesia naik peringkat sebagai negara dengan penduduk terbanyak, berdampingan dengan Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). "Kalau posisi pertumbuhan penduduknya masih seperti sekarang ini dan tidak ada upaya perubahan, Indonesia berpotensi menjadi nomor tiga sebagai negara dengan penduduk terbanyak,"jelas Kepala Bagian Humas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Uung Kusmana di Jakarta, kemarin (25/12).

Kusmana memaparkan, hingga saat ini, laju pertambahan penduduk Indonesia masih tinggi. Pada periode 2000-2010, laju pertambahan penduduk mencapai 1,49 pertahun. Artinya jumlah penduduk Indonesia akan bertambah sebanyak 3,5 juta jiwa per tahunnya. Sehingga, diperkirakan pada akhir tahun 2012 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 245 juta jiwa.

"Dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sudah melonjak hingga delapan juta jiwa. Setidaknya setiap tahun, 4 juta bayi lahir di Indonesia. Angka tersebut setara dengan jumlah penduduk Singapura, jadi ibaratnya setiap tahun kita bisa membentuk negara Singapura,"tegas Kusmana.

Kusmana menuturkan, persoalan kependudukan tersebut bakal berimbas pada persoalan-persoalan sosial di perkotaan. Dia mencontohkan seperti kemacetan, pencemaran lingkungan hingga kemiskinan. "Sekarang dimana kota besar yang nggak macet dan nggak ada kemiskinan, hampir semua kota besar mengalami persoalan yang sama. Padahal kalau mau ditelusuri, persoalannya sebenarnya dimulai dari persoalan kependudukan. Karena banyak penduduknya ya timbul macet dan persoalan sosial lainnya,"jelas dia.

Namun, pihaknya menyayangkan karena pemerintah khususnya pemerintah daerah, kurang menaruh kepedulian terhadap persoalan kependudukan tersebut. Bahkan, kebijakan BKKBN seolah diamputasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Kusmana memaparkan, sejak otonomi daerah diberlakukan pada 2004 lalu, kebijakan program Keluarga Berencana (KB) tidak lagi dipegang oleh pemerintah pusat. Melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat.

"Sekarang BKKBN hanya ada di pusat, di daerah-daerah sudah tidak ada. Sehingga, kebijakan program KB saat ini, ya bergantung dari komitmen politis Kepala Daerah setempat. Padahal, pemerintah-pemerintah daerah itu tidak ada yang memprioritaskan permasalahan kependudukan ini. Belum lagi tiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda,"paparnya.

Ku smana mengakui, banyak pemerintah daerah yang enggan memprioritaskan program KB karena hasilnya tidak bisa terlihat dalam jangka waktu yang singkat. Program KB adalan program investasi jangka panjang. Berbeda dengan pembangunan fisik seperti pembangunan jembatan, jalan, gedung, yang dalam jangka waktu tiga bulan selesai. "Kalau program KB baru dapat terlihat setelah 10-15 tahun mendatang,"imbuh dia. (Ken)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Paroki Katedral Jadikan Batik Thema Dekorasi Natal