jpnn.com, JAKARTA - Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim beberapa waktu lalu mengajak para guru honorer untuk meninggalkan ruangan kelas demi menarik perhatian pemerintah.
Dia yakin ketika seluruh guru non-PNS kompak meninggalkan ruang kelas, pemerintah bisa sadar bahwa keberadaan guru honorer sangat penting dan dibutuhkan.
BACA JUGA: Batas Usia Pensiun ASN Diusulkan Hanya Sampai 45 Tahun
Pasalnya, dari jumlah guru yang mencapai 3,36 juta, sebanyak 52,13 persennya merupakan guru berstatus non-PNS.
Data dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, jumlah guru dan tenaga kependidikan per 2019 mencapai 3.357.935 orang.
BACA JUGA: Kabar Gembira! Nadiem Makarim Janji Menyederhanakan Kurikulum
Rinciannya, guru PNS 1.607.480, guru tetap yayasan/pegawai tetap yayasan (GTY/PTY) sebanyak 458.463, guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) provinsi 14.833, GTT/PTT kabupaten/kota 190.105.
Kemudian guru bantu pusat 3.829, guru honorer sekolah 728.461, dan status lainnya 354.764.
BACA JUGA: Anggaran UN Lebih Baik untuk Pengangkatan Guru Honorer jadi PNS
"Guru-guru kita didominasi honorer, meski beda-beda sebutannya. Yang jelas mereka bukan PNS bukan pula PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)," kata Ramli kepada JPNN.com, Selasa (3/12).
Dia menyebutkan, guru honorer sekolah setiap bulan terus bertambah lantaran tidak ada regulasi pemerintah untuk mengganti tenaga pendidik yang pensiun.
Jika pemerintah memang ingin menekan penambahan jumlah guru honorer, mestinya ada aturan main jelas bahwa tenaga pendidik yang bisa mengisi ruang kelas harus berstatus PNS atau PPPK. Di luar itu, tidak boleh ada rekrutmen.
"Kalau sekarang kan tidak ada regulasinya. Jadi jangan salahkan sekolah yang terus merekrut guru honorer baru karena memang kekurangan tenaga pendidik," tandas Ramli Rahim. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad