jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim kembali lantang menyuarakan mengenai pentingnya penghapusan ujian nasional (UN).
Menurut Ramli, selama ini UN lebih banyak menguntungkan sekelompok orang tertentu saja.
BACA JUGA: Tolong Pak Menteri, Honorer K2 Bukan Hanya Guru, Bidan, dan Penyuluh
"Sudah saatnya UN dihapus. Penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan portofolio siswa sejak dia pertama masuk hingga dinyatakan selesai. Itu berlaku untuk siswa SD, SMP, SMA. Khusus untuk SMK berdasarkan penguasaannya pada keahlian yang dipilih jadi tidak perlu yang namanya ujian nasional," tutur Ramli kepada JPNN.com, Senin (2/12).
Untuk kebutuhan pemetaan pendidikan, lanjutnya, lebih baik assesmen kompetensi siswa Indonesia yang sudah dijalankan oleh Kemdikbud dilanjutkan. Mengingat biayanya tidak begitu besar.
BACA JUGA: Ketum IGI: UN jadi Ladang Bisnis, Nadiem Makarim Berani Menghapusnya?
Ramli mengatakan, anggaran besar untuk ujian nasional lebih baik digunakan untuk mengangkat guru yang saat ini lebih dari 50 persen statusnya tidak jelas.
Mereka bukan PNS. Bukan juga PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Bukan juga guru tetap yayasan.
BACA JUGA: 2020, UN Masih Berlaku
"Mendikbud Nadiem Makarim harus tahu, 50 persen guru yang berada di kelas statusnya tidak jelas. Daripada buang-buang anggaran untuk UN lebih baik dipakai untuk mengangkat guru honorer yang statusnya tidak jelas itu," serunya
Dia menambahkan, kalau ujian nasional tidak dihapus dan hanya berganti nama serta anggarannya tetap, artinya tidak ada upaya untuk bisa memaksimalkan segala potensi mencukupkan guru di seluruh Indonesia. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad