jpnn.com, JAKARTA - Mewakili rekan-rekannya, Ketua DPD Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) Jawa Timur Nurul Hamidah mengungkapkan kegundahan hatinya.
Pasalnya, sampai hari ini mereka belum juga mendapatkan undangan tanda tangan kontrak dan menerima SK PPPK guru.
BACA JUGA: Guru Honorer Lulus PG Tanpa Formasi PPPK Dilarang Mengajar Nekat ke Sekolah, Apa yang Terjadi?
"Iya memang hampir tiap hari banyak yang japri saya menanyakan kok hilal belum kelihatan. Kapan kami terima SK PPPK guru," kata Nurul kepada JPNN.com, Jumat (4/3).
Kekhawatiran muncul karena untuk wilayah Jatim saja satu demi satu daerah mulai mengadakan tanda tangan kontrak, bahkan menerima SK PPPK.
BACA JUGA: BKN Percepat Penetapan NIP, PPPK Guru Terbanyak, Disusul CPNS, Ini Update Datanya
Memang, kata Nurul, yang tanda tangan kontrak dan terima SK PPPK rata-rata jumlahnya di bawah 500 orang per daerah.
Dia tidak mengerti apakah ada kendala sehingga daerah yang memiliki jumlah PPPK lebih banyak malah lama proses penetapan NIP PPPK-nya.
BACA JUGA: Gaji PPPK, TPG Menggiurkan, TKD-nya Saja Ada yang Rp 7 Juta, Jangan Kaget ya
Dia mengungkapkan informasi yang diperoleh untuk Kabupaten Ponorogo khususnya dan beberapa kabupaten/kota di Jatim belum beranjak angkanya karena ada perubahan NIP yang telah disetujui. Ada juga beberapa yang masih status berproses.
"Namun, saya tetap berupaya menenangkan kawan-kawan sambil terus mengawal proses penetapan NIP PPPK guru ini," ujarnya.
Diakui Nurul, sudah sebagian besar kabupaten/kota para pengurus Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) PGHRI telah tanda tangan kontrak.
Yang tersisa tinggal Nurul (Kabupaten Ponorogo) dan Ketum DPP FHNK2I Raden Sutopo Yuwono (Kabupaten Purworejo).
"Mungkin saya dan Pak Ketum Sutopo masih diuji kesabaran. Kami berharap segera bisa menyusul Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Magetan, Kabupaten Tegal, dan lainnya," pungkas Nurul Hamidah. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo
Reporter : Mesya Mohamad