jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengusulkan agar masa kampanye Pemilihan Presiden 2024 cukup digelar tiga bulan.
Dia juga mengusulkan masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 hanya 45 hari.
BACA JUGA: Saran Penting Cegah Pembuluh Darah di Otak Pecah, Dialami 1 Orang Setiap 18 Menit
Menurutnya, penting penyelenggaraan Pemilu 2024 diselenggarakan secara minimalis dan waktu pelaksanaan dipersingkat.
Dengan demikian anggaran yang harus ditanggung negara dappat dihemat.
BACA JUGA: Kompak Banget Nih Anies Baswedan dan Luhut Binsar, Lihat deh Fotonya
Politikus PDI Perjuangan ini lebih lanjut mengatakan makin lama tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, maka akan makin besar anggaran negara yang akan dihabiskan.
Penyelenggaraan Pemilu 2024 terdiri dari pilkada, pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden.
BACA JUGA: Beredar di Medsos 4 Prajurit Tewas, Letkol Christian Bilang Begini
"Anggaran penyelenggaraan pemilu harus diperhatikan."
"Karena menyangkut situasi ekonomi sekarang."
"Sebaiknya penyelenggaraan tahapan pemilu dibuat minimalis saja."
"Menyangkut anggaran makin lama tahapan maka akan makin tinggi anggaran yang dihabiskan," ujar Junimart di Jakarta, Kamis (16/9).
Junimart kemudian menyebut alasan mengusulkan kampanye Pilpres dan Pileg cukup tiga bulan dan untuk masa kampanye pilkada 45 hari saja.
Menurutnya, hal itu dengan pertimbangan bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam menurunkan penyebaran kasus COVID-19.
Junimart juga menyoroti terkait potensi konflik yang terjadi pasca-pemilu yang sebelumnya.
Junimart menilai hal tersebut hanya sebatas produk politik yang semestinya dapat dicegah agar tidak terjadi pada Pemilu 2024.
"Terkait konflik politik dan irisan-irisan yang terjadi pasca-pemilu, menurut saya ini adalah sesuatu yang sebenarnya diciptakan sendiri."
"Irisan-irisan atau konflik ini sebenarnya juga bisa diantisipasi agar tidak terjadi," katanya.
Menurut Junimart, penggunaan anggaran pada Pemilu 2024 seharusnya lebih dioptimalkan peruntukannya kepada pembayaran honor dari para tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Sebelumnya, KPU mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 diperpanjang menjadi tujuh bulan.
Ketua KPU Ilham Saputra beralasan masa kampanye perlu diperpanjang untuk menyesuaikan dengan waktu persiapan distribusi logistik ke tempat-tempat pemungutan suara (TPS).(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang