jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk tidak menyamaratakan anggapan bahwa semua pondok pesantren terafiliasi dengan jaringan terorisme.
JK meminta BNPT segera mengambil tindakan apabila menemukan pondok pesantren yang terbukti terpapar paham radikal dan terorisme.
BACA JUGA: Komjen Boy Rafli Sebut 198 Pesantren Terafiliasi Jaringan Teror, BNPT Beri Penjelasan
"Ya tentu kalau ada buktinya, silakan (BNPT) ambil tindakan. Jangan kemudian hanya mengeluarkan isu, lalu semua pondok pesantren seperti dicurigai semuanya," kata JK seusai menghadiri Rakernas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Bidakara Jakarta, Senin.
Terhadap ratusan pondok pesantren yang diduga terpapar paham radikal dan terorisme, ketua umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu meminta BNPT memanggil satu per satu lembaga pendidikan Islam tersebut untuk dilakukan investigasi.
BACA JUGA: Kasus Covid-19 Melonjak, PTM Seluruh Sekolah Dihentikan
Apabila terdapat bukti kuat terkait dugaan afiliasi paham radikal di pondok pesantren tersebut, JK mengimbau BNPT membuka data itu.
"Ya perlu (terbuka), kalau memang ada bukti (terafiliasi terorisme) itu, tetapi harus yakin dan ada buktinya," ujarnya wapres ke-10 dan ke-12 itu.
BACA JUGA: Selesai Mandi, Ibu Muda Duduk di Depan Rumah, Al Datang dan Langsung Berbuat Begitu
Data tentang 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme tersebut diungkapkan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Selasa (25/1).
Sementara itu, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid dalam keterangannya, Minggu (30/1), mengatakan data tersebut merupakan bentuk peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan.
"Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu mem-framing berbagai kebijakan untuk meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan dalam pengertian yang negatif," kata Ahmad.
Data BNPT yang diungkap Boy Rafli Amar dalam RDP dengan DPR tersebut juga bukan merupakan generalisasi BNPT terhadap semua pondok pesantren, katanya.
"Sangat tidak benar dan tidak beralasan adanya narasi tuduhan terhadap BNPT yang seolah-olah menggeneralisasi dan memberikan stigma negatif terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia; apalagi menuduh data tersebut sebagai bagian dari bentuk Islamofobia," ujarnya. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti