jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berencana segera memutuskan titik nol untuk ibu kota baru RI di Kalimantan Timur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengungkapkan, titik nol itu akan menjadi lokasi awal pembangunan ibu kita baru RI.
"Master plan (rencana induk) yang diharapkan selesai pertengahan tahun ini untuk memastikan titik nol ibu kota negara. Mudah-mudahan soft groundbreaking bisa dilakukan tahun ini," kata Suharso di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/2).
BACA JUGA: Di HPN 2020, Presiden Jokowi Kenalkan Ibu Kota Negara Baru Ramah Lingkungan
Suharso menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Topik dalam rapat terbatas itu adalah Lanjutan Pembahasan Perpindahan Ibu Kota Negara.
Presiden Jokowi dalam rapat itu menyampaikan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota baru akan diserahkan ke DPR seusai masa reses pada Maret 2020. Menurut Suharso, melalui soft groundbreaking itu maka pemerintah akan membangun infrastruktur dasar terlebih dahulu di lokasi ibu kota baru RI.
BACA JUGA: Reaksi Warga Australia soal Canberra Jadi Inspirasi Ibu Kota Baru Indonesia
“Kita akan membangun infrastruktur dasar untuk memulai pembangunan ibu kota negara yang diperlukan seperti jalan, tetapi belum ada titik nol. Kalau sudah di titik nol namanya ground breaking," ungkap Suharso.
Jika tak ada aral, groundbreaking akan dilakukan pada akhir tahun ini atau awal 2021. Suharso menambahkan, pemerintah juga akan membuat estimasi tentang jumlah penduduk yang akan tinggal di ibu kota baru RI nanti.
“Hal ini tergantung daya tarik ibu kota negara yang akan datang. Pusat-pusat daya tarik baru perlu dikembangkan termasuk klaster pendidikan, kesehatan maupun hiburan. Misalnya, apakah kita bisa menempatkan universitas terbaik di dunia atau Indonesia di sana, atau apakah kita bisa mengajak investasi rumah sakit di sana sehingga bisa menjadi magnet untuk menarik para penduduk yang tinggal di sana," papar Suharso.
Namun, kata Suharso, hal terpenting adalah adanya jaminan untuk membuka 3 juta lapangan kerja. “Tiga jutaan lapangan pekerjaan baru dengan orientasi di sektor ramah lingkungan dan sesuai dengan jalannya SDGs (Sustainable Development Goals, red), bagaimana membangun kota ini sustain (berkelanjutan) dan terpelihara dan memenuhi kriteria lingkungan hidup," paparnya.
Selain itu Suharto menegaskan bahwa masyarakat yang tinggal di ibu kota baru RI tidak perlu mengeluarkan uang lebih banyak untuk aktivitas sehari-hari. "Paling penting mereka yang tinggal di sana tidak perlu merogoh kocek lebih dalam lagi, tetapi benar-benar tinggal dengan tingkat kesejahteraan yang memadai," ucap Suharso.
Pemerintah berencana ibu kota RI sudah pindah dari Jakarta ke Kaltim pada 2024. Sebagian wilayah ibu kota baru RI itu berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pada 23 Desember 2019 lalu pemerintah sudah menetapkan desain ibu kota baru RI dengan judul Nagara Rimba Nusa. Desain hasil sayembara yang dimenangi tim Urban+ itu menawarkan konsep keseimbangan antara tata kota modern, pembangunan manusia, sifat manusia, dan kelestarian alam.
Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare ditambah dengan kawasan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektare. Adapun kawasan inti ibu kota baru RI seluas 56 ribu hektare.
Nantinya ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster, yaitu pemerintahan seluas 5.600 hektare, kesehatan, pendidikan, riset dan teknologi.
Pemerintah juga sudah meminta tiga tokoh internasional untuk duduk sebagai Dewan Pengarah. Ketiganya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, CEO Softbank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni