jpnn.com - MAKASSAR - Universitas Terbuka (UT) Makassar mulai menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar untuk bidang Tri Darma Perguruan Tinggi, yang berkaitan dengan peningkatan jenjang pendidikan para honorer, PNS, dan PPPK.
Direktur Universitas Terbuka Makassar Prof. Abdul Rahman Rahim secara khusus datang menemui Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Makassar, Selasa (21/11), membahas rencana kerja sama itu.
BACA JUGA: Terungkap 605 Honorer Fiktif, Terbit SE Larangan Pengangkatan jadi PPPK
"Pertemuan dengan Wali Kota berjalan lancar dan Pak Wali menyambut baik rencana kerja sama itu untuk peningkatan kualitas aparatur sipil negara lingkup Pemkot Makassar," ujarnya.
Prof. Abdul Rahman mengatakan rencana penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antar-kedua institusi itu akan dilakukan bertepatan dengan Wisuda UT di Hotel Gammara pada 4 Desember 2024.
BACA JUGA: Janji Capres: Guru PPPK Boleh Mengajar di Sekolah Swasta
Dia menjelaskan secara umum kerja sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
"Namun, secara khusus memberi kesempatan seluas-luasnya ke pemkot untuk peningkatan pendidikan baik ASN, PPPK, maupun tenaga kontrak (honorer, red)," kata dia.
BACA JUGA: Honorer jadi PPPK Pasti Senang, tetapi Setelah Berstatus ASN Tidak Sesuai Harapan
Prof. Abdul Rahman memberikan contoh diklat yang pernah diikuti para ASN kemudian bisa dikonversi menjadi mata kuliah. Sehingga memudahkan pegawai Pemkot Makassar untuk melanjutkan pendidikan tanpa mengganggu pekerjaan.
"Jadi waktu tempuh studinya itu bisa lebih cepat, bisa online tanpa harus meninggalkan pekerjaannya meningkat tidak mengganggu pekerjaan," tuturnya.
Sementara, Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto menyambut baik rencana kerja sama dengan Universitas Terbuka Makassar.
Dia menjelaskan, kerja sama dengan UT merupakan bagian dari penguatan kerja sama antara Pemkot Makassar dan Universitas Terbuka.
"Jadi kami sadar tidak ada inovasi tanpa kajian ilmiah dan tidak ada program tanpa diuji secara ilmiah, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat," ucapnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu