jpnn.com, JAKARTA - Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menyampaikan bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2024 USD 407,3 miliar atau tumbuh 1,4 persen secara year on year (yoy),
Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang tumbuh 0,2 persen (yoy).
BACA JUGA: Cadangan Devisa Melorot, Posisi Utang Indonesia Aman?
Namun, BI menilai utang Indonesia masih dalam keadaan terkendali.
"Peningkatan tersebut terutama bersumber dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral. Perkembangan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang USD terhadap beberapa mata uang global, termasuk rupiah," kata Erwin di Jakarta, Jumat (19/4).
Menurut Erwin, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,5 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,9 persen dari total ULN.
Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya untuk menjaga agar struktur ULN tetap sehat.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Lebih lanjut, Erwin menuturkan ULN pemerintah tetap terkendali dan dikelola secara terukur, efisien, dan akuntabel.
Dia menyebutkan posisi ULN pemerintah pada Februari 2024 tercatat sebesar USD 194,8 miliar atau tumbuh 1,3 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 0,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah.
Erwin menilai sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas.
ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,1 persen); jasa pendidikan (16,9 persen); konstruksi (13,7 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,7 persen).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah," ungkap Erwin.
Adapun ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Februari 2024 tercatat stabil pada kisaran USD 197,4 miliar.
Secara tahunan, lanjut Erwin, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,3 persen (yoy).
Dia menjelaskan kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan, masing-masing sebesar 1,3 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,3 persen dari total ULN swasta.
"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta," ucap Erwin.(antara/jpnn)
BACA JUGA: Kabar Baik dari Sri Mulyani soal Utang Indonesia
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul