jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) merilis data utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2021.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan utang Indonesia mencapai USD 423,1 miliar.
BACA JUGA: Puji Aksi Jokowi di Mandalika, ART: Biasanya Utang Lagi, Utang Lagi
ULN Indonesia tersebut tumbuh 3,7 persen secara tahunan dan lebih tinggi dua persen dibandingkan triwulan sebelumnya.
"Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik dan sektor swasta," kata Erwin seperti dikutip dari bi.go.id, di Jakarta, Senin (15/11).
BACA JUGA: Utang Luar Negeri Indonesia Terus Merangkak Naik, Tembus USD 423,5 Miliar
Erwin memerinci, posisi ULN pemerintah triwulan III 2021 sebesar USD 205,5 miliar atau tumbuh 4,1 persen (yoy).
"ULN pemerintah yang senantiasa dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah," ujar Erwin.
BACA JUGA: Utang Negara Miskin Makin Parah, Begini Rencana Bank Dunia
Menurut dia, ULN pemerintah digunakan juga untuk kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), antara lain mencakup dukungan pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.
"Porsinya 17,9 persen dari total ULN pemerintah," ungkap Erwin.
Lebih lanjut, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memegang 17,3 persen porsi, sektor jasa pendidikan dengan porsi 16,5 persen, sektor konstruksi dengan porsi 15,5 persen, dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 12,1 persen.
"Dari sisi risiko refinancing, posisi ULN pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," beber Erwin
Kemudian, kata Erwin, ULN bank sentral meningkat sebesar USD 6,3 miliar menjadi USD 9,1 miliar pada triwulan III 2021 terutama dalam bentuk alokasi Special Drawing Rights (SDR).
Pada Agustus 2021, Dana Moneter Internasional (IMF) mendistribusikan tambahan alokasi SDR secara proporsional kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia.
SDR ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan memperkuat cadangan devisa global dalam jangka panjang.
"Alokasi SDR dari IMF ini adalah kategori khusus dan tidak dikategorikan pinjaman karena tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang dan kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan," jelas Erwin.
ULN Swasata Tumbuh 0,2 Persen
ULN swasta pada triwulan III-2021 juga tumbuh 0,2 persen (yoy), setelah pada periode sebelumnya mengalami kontraksi 0,3 persen (yoy).
Adapun perinciannya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar satu persen (yoy), melambat dari 1,6 persen (yoy) pada triwulan II-2021.
Erwin menyebut pertumbuhan ULN lembaga keuangan mengalami kontraksi sebesar 2,7 persen (yoy), lebih rendah dari kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 6,9 persen (yoy).
"Perkembangan tersebut posisi ULN swasta pada triwulan III-2021 tercatat sebesar USD 208,5 miliar," kata dia.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,4 persen dari total ULN swasta.
"ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta," ucap Erwin.
BI menilai struktur ULN Indonesia tetap terkendali yang tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37 persen.
"Angkanya menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 37,5 persen," kata Erwin.
ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,2 persen. (mcr10/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robia