jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyayangkan batalnya pengumuman menteri kabinet bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedianya digelar di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (22/10) malam. Padahal, persiapan pengumuman termasuk pembuatan panggung pasti juga membutuhkan biaya tidak sedikit.
Hidayat justru mempertanyakan anggaran untuk persiapan pengumuman nama-nama susunan kabinet yang ternyata batal itu. Menurutnya, penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan.
BACA JUGA: Dahlan: Saya Malas Diajak Senang-Senang, Kalau Kerja Keras Ayo
"Anggaran itu layak dipertanggungjawabkan. Ini siapa yang mempersiapkan anggaran itu? Kalau dari Setneg (Sekretariat Negara, red) ya bagaimana pertanggungjawabannya. Kalau bukan, kok bisa, wajar apabila diterangkan kepada publik sehingga masyarakat tidak suuzan," kata Hidayat di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/10).
Terkait lokasi pengumuman sekaligus pelantikan menteri, Hidayat mengatakan konstitusi memang tidak mengaturnya. Namun, dia berharap Presiden Jokowi mengikuti konvensi di seluruh dunia bahwa layaknya pengumuman dan pelantikan menteri dilakukan di Istana Negara.
BACA JUGA: Diundang Presiden, Bos Susi Air Berkelit Malu-Malu
"Memang kalau sebagai gubernur melantik di mana saja, tetapi ini kabinet menteri. Konvensi di seluruh dunia, pengumuman para menteri itu di Istana Negara. Itu konvensi yang berlaku di seluruh dunia. Memang tidak ada turan tetapi pertimbangan," jelasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: HNW Nilai Komunikasi Jokowi-JK Mulai Tak Bagus
BACA ARTIKEL LAINNYA... Roy Suryo Jenguk Andi Mallarangeng di KPK
Redaktur : Tim Redaksi