JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) yang juga deklarator Komite Pengawas KPK, Neta S Pane, mengungkap adanya kesamaan pola dari berbagai kasus tentang KPK gadungan. Menurutnya, biasanya aksi oknum KPK gadungan itu selalu bekerjasama dengan pihak lain.
Neta mengatakan, KPK gadungan selalu melibatkan LSM dan wartawan abal-abal. "Ada kesamaan pola. Di mana-mana polanya selalu seperti itu. Bikin media sekarang juga gampang, cetak terbatas, bisa sehari jadi," kata Neta saat dihubungi, Kamis (2/2) petang.
Namun demikian Neta juga mengungkap catatan lain. Menurutnya, biasanya oknum KPK gadungan itu tidak sekedar nekad. Untuk berani memeras kepala daerah, katanya, harus ada data tentang kelemahan kepala daerah.
Neta menambahkan, kesalahan kepala daerah yang paling gampang dicari adalah terkat penggunaan keuangan negara. Sebab, data itu bisa didapat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Pejabat-pejabat daerah itu terutama kepala daerahnya, tak akan ketakutan kalau tidak bermasalah dan terindikasi korupsi. Makanya oknum KPK gadungan bukan hanya nekad, tapi supernekad dan bisa leluasa menginjak pejabat daerah," ulasnya.
Dari berbagai kasus KPK gadungan yang tertangkap, lanjut Neta, faktanya sebagian besar memang tahu betul persoalan yang dihadapi pejabat daerah. "Karena bermasalah itu maka (kepala daerah) didatangi. Memang di situ titik lemahnya," sebutnya.
Bagaimana dengan kemungkinan ada oknum pegawai di KPK yang menjadi beking? Neta mengatakan, sejauh ini kecil kemungkinan ada penyidik atau pejabat KPK berani menjadi beking. Alasannya, sistem pengawasan internal KPK relatif ketat.
Selain itu, lanjut Neta, saat ini ada sekitar 110 penyidik di KPK. Sepanjang sejarah KPK, lanjutnya, baru satu penyidik saja yang bermasalah. Artinya, sejauh ini integritas penyidik KPK relatif terjaga.
"Dan bukan hal mudah bagi polisi bisa menjadi penyidik KPK. Seleksinya ketat, bukan hanya integritas tetapi juga kemampuannya," tambah penulis buku "Jangan Bosan Mengkritik Polisi" itu.
Neta juga menyarankan KPK agar aktif memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pegawai di komisi pimpinan Abraham Samad itu jumlahnya terbatas. Artinya, KPK dengan keterbataan SDM itu tidak akan mengumbar sumberdaya yang ada untuk mendatangi para kepala daerah.
Selain itu, penyelidik KPK pun saat mengumpulkan informasi tidak akan mengungkap jati diri. "Namanya saja investigasi, jadi tidak mungkin lah ngaku-ngaku dari KPK," sambungnya
Namun khusus untuk penegakan hukum, KPK diminta mengirim tim langsung untuk membekuk okum KPK gadungan. "Ini untuk pembelajaran juga bagi masyarakat di daerah," cetusnya.
Diberitakan sebelumnya, Iman Hermanto, Rusdi Musa dan Budi Sudarmawan dicokok tim Buser Polresta Barelang di Hotel Novotel Batam, Selasa (31/1) pukul 10.30 WIB. Ketiganya mengaku sebagai analis independen pada Direktorat Penindakan KPK.
Mereka mencomot nama institusi KPK untuk memeras dan menipu Bupati Karimun, Nurdin Basirun. Ketiganya beraksi bermodalkan dua surat berstempel KPK, perihal panggilan kepada Nurdin Basirun untuk menemui penyidik KPK.
Namun setelah dikonfirmasi ke kantor KPK di Jakarta, ternyata ketiganya dipastikan petugas gadungan. Satu dari tiga pelaku, Budi Sudarmawan, dikenal sebagai Gubernur LSM LIRA Kepri.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baru 10 Tahanan Rusuh Bima Mau Serahkan Diri
Redaktur : Tim Redaksi