JAKARTA -- Pengamat otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengaku tak heran dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penyimpangan terjadi karena kepala daerah merasa menjadi raja-raja kecil di daerahnya.
Ia juga tak heran bila posisi kepala daerah menjadi rebutan karena adanya dorongan untuk mendapatkan upeti. Kendati orang-orang yang ingin maju menjadi kepala daerah harus mengeluarkan uang miliaran rupiah, pengeluaran itu sudah dihitung bakal lunas lewat upeti-upeti.
"Ia menambahkan, pemberian upeti itu adalah salah satu distrosi pelaksanaan otda. "Makanya tidak heran kalau banyak sekali yang mau jadi kepala daerah,” ujar Siti di Jakarta, Kamis (5/1).
Siti menjelaskan, masalah upeti dan korupsi di daerah disebabkan karena kurangnya pengawasan. Oleh karena itu evaluasi harus dilakukan secara seksama.
Koordinasi bimbingan dan pengawasan dari pemerintah ditingkat pusat ke provinsi dan pemerintah provinsi ke kabupaten/kota. Pengawasan harus efektif dilakukan berjenjang.
“Kalau memang ada upeti-upeti seperti itu maka BPK, BPKP harus melakukan audit. KPK maupun lembaga penegak hukum lainnya harus bisa mengivestigasi hal itu. Tapi kan sekarang kendalanya itu KPK tidak sampai ke daerah yang lainnya juga. Sementara Bawasda sama sekali tidak efektif,” imbuhnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Esemka Diyakini Embrio Mobil Nasional
Redaktur : Tim Redaksi