jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan terhadap lima orang di Bengkulu, Selasa (20/6).
Tiga orang merupakan pengusaha. Sedangkan dua lainnya diduga Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lili Madari.
BACA JUGA: Golkar Langsung Tugaskan Rudi Alfonso Dampingi Gubernur Bengkulu Hadapi KPK
KPK juga mengamankan uang dalam satu kardus yang diduga berjumlah Rp 1 miliar.
Para terduga sudah diterbangkan dari Bandara Fatmawati, Bengkulu, ke Jakarta, untuk menjalani pemeriksana lanjutan.
BACA JUGA: Kadernya di Bengkulu Kena OTT KPK, Begini Respons Golkar...
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golongan Karya (Golkar) Idrus Marham membenarkan kadernya di Bengkulu ditangkap KPK.
“Memang benar, tadi setelah saya mendengarkan informasi itu dan juga mengetahui dari beberapa media online segera saya berkomunikasi dengan Ketua Harian DPD PG Provinsi Bengkulu Saudara Imran,” kata Idrus di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (20/6).
BACA JUGA: OTT KPK: Istrinya Dahulu, Setelah Itu Baru Gubernur Bengkulu
Idrus memerintahkan Imran untuk mengikuti perkembangan OTT ini, sekaligus menyampaikan laporan terkait duduk persoalan yang sebenarnya.
Pada saat yang sama, Idrus juga memberikan tugas kepada Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPP PG sesuai prosedur tetap dalam rangka pengawalan.
Serta untuk memastikan proses hukum yang dilakukan KPK berjalan berdasarkan fakta hukum yang ada sehingga proses berjalan secara adil ke depan.
“Pada saat yang sama kami hormati proses hukum yang ada itu, tapi (tetap mengedepankan) prinsip asas praduga tidak bersalah. Biarlah KPK melakukan proses hukum ini. Di saat yang sama Golkar lakukan komunikasi-komunikasi lebih jauh,” paparnya.
Idrus menegaskan, DPP selalu imbau kepada seluruh kader PG yang ada utamanya yang menduduki pejabat publik untuk senantiasa melakukan program-program, kepemimpinannya dengan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan.
“Ini yang kami selalu instruksikan kepada mereka,” tegas Idrus.
Bahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PG di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), kader diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian dan tidak perlu takut melaksanakan kebijakan.
“Yang penting sesuai aturan yang berlaku. Yang penting kebijakan tidak merugikan rakyat,” pungkas mantan anggota DPR ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... OTT KPK: Gubernur Bengkulu dan Istri Ditangkap Bersama Kontraktor
Redaktur & Reporter : Boy