Kader Korupsi, PD Merasa Dihukum Masyarakat

Sabtu, 04 Januari 2014 – 20:02 WIB
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Hayono Isman. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Hayono Isman mengatakan, partainya mendapat hukuman yang luar biasa dari masyarakat akibat kasus korupsi yang menjerat kader partai berlambang segitiga mercy tersebut. Akibatnya, PD mengalami penurunan elektabilitas.

"Sebagai sebuah partai yang menangkan Pemilu 2009 mendapat sorotan dari publik. Kami merasakan hukuman juga luar biasa kepada kami sehingga elektabilitas cukup turun," kata Hayono dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (4/1).

BACA JUGA: Tembak Mati Teroris, DPR Kecewa

Banyak kader PD yang terjerat kasus korupsi. Misalnya saja mantan Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum yang menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi atau penerimaan hadiah dalam proses perencanaan Hambalang atau proyek-proyek lainnya.

Hayono menyatakan, pada tahun 2014, Demokrat akan tetap konsisten menyuarakan slogannya yakni bersih, cerdas, dan santun. Selain itu, Demokrat akan konsisten dalam berantas korupsi. "Sekali lagi kita konsisten memberantas korupsi," ujarnya.

BACA JUGA: SBY Dijadwalkan Hadiri Ultah GP Anshor di Surabaya

Sementara itu pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, hukuman politik yang sudah dijatuhkan masyarakat terhadap Demokrat dan PKS terutama terkait kader yang korupsi itu bersifat selektif.

Selektif dalam pengertian masyarakat memberikan hukuman pedih dan perih kepada Demokrat dan PKS karena kedua partai ini jualan politiknya adalah antikorupsi.

BACA JUGA: Ahok Mengaku Sudah di Dalam PDIP

"Bayangkan 2009, Demokrat menjual iklan katakan tidak pada korupsi, PKS juga ke mana-mana mengatakan partai yang bersih dari korupsi. Tapi ketika tersangkut korupsi langsung presidennya. Jadi hukuman politik besar sekali," kata Burhanuddin.

Ia menyatakan, bukan berarti partai lain bersih dari korupsi. Banyak kader Golkar dan PDI Perjuangan yang terjerat korupsi. Tapi mungkin masyarakat tidak memberikan hukuman politik dalam soal korupsi kepada Golkar dan PDIP.

Menurut Burhanuddin, alasan Golkar dan PDIP tidak diberikan hukuman, mungkin dikarenakan harapan kepada kedua partai ini tidak sebesar kepada Demokrat dan PKS atau mungkin Golkar dan PDIP dianggap terlalu biasa masalah korupsi. "Ini kenapa hukuman politik bersikap selektif," pungkasnya. (gil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Selip Lidah, Priyo Sebut SBY Bakal Tutup Usia


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler