Kader PDIP Daerah Dilarang Demo ke Jakarta

Selasa, 27 Maret 2012 – 12:01 WIB

JAKARTA -- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melarang kadernya dari daerah berdemonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm)  ke Jakarta. Mega meminta kader PDI Perjuangan melakukan aksi demonstrasi di daerah masing-masing.

"Boleh (berdemonstrasi), cuma dilarang kirim ke DKI. (Kader) Diminta demo di daerah masing-masing," kata politisi PDI Perjuangan yang juga Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari menjawab JPNN, Selasa (27/3) di Jakarta.

Berdasarkan surat keputusan (SK) DPP PDI Perjuangan yang diperoleh JPNN, menyebutkan surat tertanggal 26 Maret 2012, yang ditandatangi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Tjahjo Kumolo, itu ditujukan kepada DPD dan DPC PDI Perjuangan di seluruh Indonesia.

Isi surat itu berbunyi, 'Sehubungan dengan surat DPP PDI Perjuangan nomor 1809/N/DPP/III/2012, tanggal 15 Maret 2012, tentang instruksi serta mencermati perkembangan situasi yang ada saat ini, maka DPP PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, mengingatkan bahwa pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM oleh struktur partai di seluruh Indonesia disampaikan kepada DPRD/Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing.

Kedua, dalam menyampaikan pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM, dilarang menggunakan atribut partai dan tidak boleh melibatkan pihak ketiga di luar kader partai.

Ketiga, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada DPD dan DPC partai se-Indonesia untuk waspada terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang akan membuat kerusuhan dan dapat merusak citra partai.

Keempat, menginstruksikan kepada DPD dan DPC PDI Perjuangan  se-Indonesia untuk tidak melakukan aksi pengerahan massa ke Jakarta terkait penolakan kenaikan harga BBM tanpa ada izin resmi dari Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

Kelima, apabila DPD dan DPC partai akan menyampaikan sikap penolakan kenaikan BBM dengan jumlah peserta yang besar di wilayah setingkat provinsi maka harus seizin DPP partai.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Serukan Kada Tak Takut Ancaman Mendagri


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler