jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Waskjen) PKS Bidang Hukum dan Advokasi Zainuddin Paru meminta anggota DPRD dari parpolnya bisa mengajak masyarakat untuk mengawal Pemilu 2024 berjalan jujur, adil, transparan.
Dia mengatakan itu saat acara Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD dari PKS untuk kawasan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.
BACA JUGA: Maaf, KPU Terpaksa Mengembalikan Berkas Bacaleg PKS dari 5 Daerah ini
"Tugasnya bukan hanya mengajak masyarakat memilih PKS, tetapi melibatkan publik untuk memantau jalannya pemilu agar berjalan secara jujur, adil dan transparan," kata Zainuddin saat acara yang digelar di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Rabu (17/5).
Menurut Zainudin, PKS sebagai partai politik berperan sebagai agen demokratisasi yang satu di antaranya dengan melibatkan publik akan membantu penyelenggara pemilu agar pesta rakyat berjalan sesuai koridor.
BACA JUGA: Habib Aboe Ungkap Bukti PKS Sangat Diminati Masyarakat
"Kami yakin KPU sesuai perannya bisa menyelenggarakan pemilu secara profesional dan jujur adil untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Begitu juga Bawaslu yang menjaga agar Pemilu berjalan dengan berintegritas," ujarnya.
Diketahui, kegiatan Bimtek anggota DPRD dari PKS turut dihadiri tenaga ahli Bawaslu RI Asep Mufti, Ketua KPUD Yogyakarta Hamdan Kurniawan, dan Wakil Ketua Bidang Polhukam DPP PKS Agus Purnomo.
BACA JUGA: Soal Sosok Cawapres Pendamping Anies Baswedan, Habib Aboe: PKS Enggak Mau Ribut
Asep saat berbicara di acara menyinggung aturan soal kepemiluan dengan membahas tentang larangan dalam kampanye, ancaman administratif, hingga ancaman pidana pas pesta demokrasi.
"Oleh sebab itu, saya mengimbau bapak ibu silakan tidak ragu melapor ke Bawaslu jika menemukan indikasi kecurangan pemilu," ungkapnya.
Sementara itu, Hamdan mengatakan tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal dan anggota DPRD asal PKS bisa memastikan konstituen mereka terdaftar sebagai pemilih.
"Sekarang bisa melalui daring untuk memasukkan data lewat beberapa kanal," ungkap dia.
Hamdan menyebut salah satu tantangan dalam pemilu apabila melihat kegiatan serupa pada 2019 ialah soal tingginya suara tidak sah.
Menurutnya, satu pekerjaan rumah bisa mendorong partisipasi pemilih kemudian melaksanakan edukasi dan sosialisasi agar publik bisa menyalurkan hak sesuai aturan.
"Terutama Pemilihan legislatif suara tidak sahnya di tiga Pemilu terakhir di atas sepuluh persen. Ini yang harus jadi perhatian semua," ujar Hamdan. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan