jpnn.com - NGANJUK - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengatakan, pihaknya telah memenuhi permintaan para kepala desa untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa yang sebelumnya sempat menimbulkan pro dan kontra.
"PP 43 terkait bengkok sudah direvisi dan diloloskan melalui PP 47. Jadi para kepala desa tidak perlu lagi demo ke Jakarta. Kami sudah tampung semua aspirasi kepala desa," ujar Marwan pada dialog pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui program dana desa, di Pendopo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Senin (3/8).
BACA JUGA: Jadi Tersangka, Suparman Tetap Hadiri Wawancara Pansel KY
Marwan berharap dengan telah diloloskannya revisi, para kepala desa dapat memanfaatkan tanah bengkok sebaik-baiknya untuk menyejahterakan masyarakat. Bukan justru untuk kepentingan pribadi.
"Untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, silahkan tanah bengkok digunakan untuk kepentingan masyarakat desa, jangan hanya untuk kepentingan kepala desanya," ujar Marwan.
BACA JUGA: Riniii...Rini.. 9 Bulan jadi Menteri Baru Tahu Garuda Punya Kantor Cantik
Selain itu Marwan juga berharap partisipasi aktif dari masyarakat memanfaatkan dana desa untuk memaksimalkan produktivitas masyarakat desa.
"Ke depan saya minta sekali lagi, kepada para camat dan kepala desa, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Karena prinsip pembangunan desa berangkat dari inisiatif masyarakat desa," ujar Marwan.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Presiden Tak Punya Alasan Hukum Terbitkan Perppu Pilkada
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Bangkalan Cair Harus Lewat Restu Pak Tua Ini, Plus Setoran 10 Persen
Redaktur : Tim Redaksi