jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menilai pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah tepat yang diambil oleh pemerintah.
Dia menyebut pengalihan subdidi BBM membuat Indonesia keluar dari jeratan subsidi dan dampaknya yang buruk untuk lingkungan.
BACA JUGA: Harga BBM Naik, Wuling Motors Ambil Langkah Ini
"Selain itu dana subsidi BBM yang sebesar itu akan berdampak besar bagi masa depan jika dialokasikan untuk membangun 200 ribu SD (sekolah dasar), 40 ribu Puskesmas, dan 3 ribu rumah sakit di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)," kata Arsjad dikutip dari Antara.
Di sisi lain, Kadin menilai 25 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) guna mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) cukup baik.
BACA JUGA: Yusril dan Pengurus KADIN Sambangi Pratikno, Membawa AD/ART
Pemerintah menggelontorkan BLT untuk keluarga pra-sejahtera, kelompok rentan seperti nelayan, petani, dan masyarakat miskin serta bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawan untuk menjaga daya beli serta mobilitas mereka.
"Adapun pemerintah sendiri menambah alokasi bansos sebesar Rp 24,17 triliun tahun ini. Itu sangat tepat,” katanya.
BACA JUGA: Dokumen Wajib untuk Mengambil BLT BBM, Catat, nih!
Dari sudut dunia usaha, Arsjad mengakui kenaikan harga BBM pastinya akan menimbulkan inflasi di beberapa sektor terutama transportasi dan logistik.
Sebab, biaya logistik yang naik akan membuat barang dan jasa terkerek naik, terutama pada sektor UMKM yang ketergantungan akan BBM tinggi.
Dia memerinci persentase dengan kenaikan BBM bersubsidi Pertalite sebesar 30 persen dan solar 32 persen dan kontribusinya terhadarp inflasi sebesar empat persen pada Juli 2022, maka penyesuaian kenaikan harga produk sekitar 12-13 persen dari harga semula.
Kendati demikian, industri berskala besar dan sedang tidak akan terlalu terdampak karena menggunakan BBM nonsubsidi.
"Pada skala UMKM tentu akan langsung menyesuaikan, sehingga perlu insentif seperti subsidi bunga KUR, insentif pajak hingga permodalan," ungkapnya.
Namun, pada rencana jangka panjang, ketergantungan pada BBM subsidi harus dilepas secara perlahan karena dunia global sudah mulai bergerak menuju energi baru dan terbarukan yang lebih baik untuk keberlangsungan lingkungan dan dunia usaha.
Selain itu, Indonesia memiliki kekayaan alam yang bisa dijadikan sumber energi baru terbarukan seperti geothermal, angin, surya, hidro dan beberapa sumber mineral seperti nikel sudah seharusnya berada di garda terdepan untuk proses transisi energi terbarukan.
"Tentunya transisi ini harus didukung dengan kebijakan fiskal lainnya seperti insentif dan pengurangan pajak pada pelaku usaha di bidang energi terbarukan agar transisi energi bisa dipercepat," ucap Arsjad. (mcr10/antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul