JAKARTA - Menyusul rencana pembatasan BBM bersubsidi per 1 April, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan dua opsi kenaikan BBM yang berbeda dari wacana pemerintah. Menurut Kadin, pemerintah bisa menaikkan harga premium Rp 1.000 per liter untuk kendaraan umum dan Rp 3.000 per liter untuk kendaraan roda empat.
Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulistyo mengungkapkan, pihanya mengusulkan menaikkan harga premium menjadi Rp 5.500 per liter untuk sepeda motor, kendaraan roda tiga, taksi, dan angkot termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemudian, menaikkan harga premium menjadi Rp 7.500 per liter untuk mobil dinas, mobil pribadi, dan taksi eksekutif.
"Usulan tersebut disampaikan dengan catatan bahwa nilai penghematan subsidi yang terjadi harus dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur, memberdayakan UMKM, dan mengentaskan kemiskinan," kata Suryo di Jakarta, Rabu (25/1).
Kadin sepakat bahwa dengan beban subsidi yang menyedot lebih dari seperempat APBN, hal tersebut tidak bisa lagi dibiarkan dan harus dicarikan solusinya dengan cepat, tepat, dan efisien. Menurutnya, Kadin pada prinsipnya tidak antisubsidi, tapi ingin melihat subsidi digunakan secara tepat sasaran, berdayaguna, efektif, dan efisien serta tidak bersifat permanen.
Sementara itu, Peneliti Rekayasa Utama LIPI Agus Hartanto menyatakan dukungannya terhadap program konversi energi kendaraan bermotor dari bahan BBM ke Bahan Bakar Gas. Banyak manfaat yang diperoleh dari kebijakan konversi ini.
Manfaat pertama yakni pengurangan konsumsi BBM yang artinya pengurangan subsidi dan impor minyak. Kedua, penghematan biaya transportasi baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum bagi masyarakat. "Sehingga ini bisa meningkatkan pendapatan riil masyarakat," ujarnya.
Penggunaan BBG juga dapat menghemat pengeluaran untuk perawatan kendaraan karena BBG tidak menghasilkan kerak sehingga mesin dan busi lebih bersih serta tahan lama. Manfaat selanjutnya, kebijakan konversi akan membuka peluang usaha baru untuk produksi konverter kit dan aksesori pendukung lain serta usaha lain mulai dari sisi hulu hingga ke hilir terkait sistem produksi dan distribusi BBG.
Keempat, kebijakan konversi juga sangat pro lingkungan. Konversi ini akan mengurangi emisi karbon sebesar 95 persen, emisi karbon dioksida sebesar 25 persen, emisi HC sebesar 80 persen, dan emisi NOx sebesar 30 persen.
"Kita mendukung untuk pengujian, konverter kit, dari segi pembuatan. Bukan LIPI yang bikin tapi industri swasta, dalam negeri tidak akan sulit," jelas dia.(lum)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Deputi Menteri BUMN Dirombak
Redaktur : Tim Redaksi