jpnn.com - JAKARTA - Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih, Sumatera Selatan, HM Rasyid, tidak terima dirinya disebut sebagai pencetus ide tes keperawanan sebagai salah satu syarat seorang siswa bisa masuk SMA.
Dalam pernyataan pers yang diterima JPNN, Rasyid menilai telah terjadi pemberitaan yang simpang siur terkait isu tersebut yang berawal dari adanya berita tentang enam wanita yang ikut tertangkap terkait jaringan perdagangan orang. Dari enam wanita tersebut, tiga diantaranya mengaku berstatus sebagai pelajar.
BACA JUGA: Tim Robot Indonesia Raih 3 Penghargaan di Vietnam
"Keesokan harinya, muncul berita yang menyoroti tentang adanya pasangan siswa-siswi SMA sederajat (sedang memakai pakaian sekolah) bermesraan di depan umum," tutur Rasyid, Rabu (21/8).
Nah, dua hari setelah berita pertama, muncul pernyataan dari seseorang yang disinyalir sebagai orang yang melakukan perdagangan orang, bahwa semua wanita yang sempat tertangkap bersamanya sudah tidak perawan lagi.
BACA JUGA: Koalisi Pendidikan Tolak Ide Tes Keperawanan
Pernyataan inilah yang kemudian memunculkan pernyataan baru lagi dari salah satu orang tua yang anaknya ikut terjaring. Si orang tua tidak terima jika anaknya dituduh tidak perawan lagi, sehingga dia ingin membuktikan keperawanan anaknya dan akan menuntut orang yang menuduh tersebut kepada pihak berwajib.
Berdasarkan pernyataan orang tua tersebut itulah, Rasyid, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, ikut mendukung rencana orang tua salah satu siswi tersebut melakukan tes keperawanan bagi anaknya, agar tidak memunculkan fitnah di kemudian hari.
BACA JUGA: Tes Keperawanan Dipicu Maraknya Siswi Jual Diri
Komentar dukungan tersebut, kata Rasyid, bukan berarti Dinas Pendidikan Kota Prabumulih ikut terjun langsung ataupun ikut berpartisipasi untuk melakukan tes keperawanan bagi siswi tersebut ataupun bagi seluruh siswi/calon siswi SMA sederajat di Kota Prabumulih.
“Dukungan itu lebih pada dukungan moral untuk si orangtua yang ingin melakukan tes keperawanan anaknya," tegasnya.
Rasyid menjelaskan, Disdik Kota Prabumulih tidak pernah mewacanakan akan melakukan tes keperawanan bagi seluruh siswi/calon siswi SMA sederajat di Kota Prabumulih. Apalagi mengajukan anggaran APBD 2014 untuk tes keperawanan. Hal itu, tegasnya, tidak etis jika dipandang dari berbagai aspek.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PGRI Terus Sorot Pencairan Tunjangan Profesi
Redaktur : Tim Redaksi