jpnn.com, JAKARTA - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia memantau proses dan tahapan pilkada di Kutai Kartanegaea (Kukar).
Terlebih setelah KPU setempat menyatakan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Awang Yacoub Luthman-Ahmad Zais belum bisa maju pada pilkada November karena belum memenuhi syarat verifikasi administrasi.
BACA JUGA: Jadi Irjen Kemendag, Ahmad Luthfi Batal Maju Pilkada Jateng?
Sekjen KIPP Indonesia, Kaka Suminta mengatakan agar tidak terjadinya dugaan kecurangan untuk meloloskan pasangan tersebut, maka KPU pusat harus mengawasi secara langsung agar tidak ada permainan tersebut.
"Agar tidak terjadinya dugaan lobi-lobi untuk meloloskan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, Yacoub Luthman dan Ahmad Zais dari verifikasi Administrasi, maka harus ada pengawasan dari KPU Pusat," kata Kaka kepada wartawan, Rabu (12/6).
BACA JUGA: Pilkada Maluku 2024, Demokrat Usung Murad Ismail-Michael Wattimena
Kaka menjelaskan saat ini memang kesempatan calon independen yang maju di pilkada masih terbatas karena itu harus menggunakan kendaraan partai politik.
“Kesempatan calon independen yang maju di pilkada masih terbatas karena itu harus menggunakan kendaraan partai politik.," ujar Kaka.
BACA JUGA: Ronny Menduga Tujuan KPK Bukan Penegakan Hukum, Tetapi Menguasai Dokumen Pilkada PDIP
Menurut dia, untuk mencegah terjadinya kasak-kusuk yang mencoba melakukan kecurangan dalam verifikasi administrasi, maka harus ada pengawasan yang ketat dari pihak penyelenggara yakni KPU.
"Kalau pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati independen tidak lolos verifikasi adminitrasi maka jangan diberikan ruang yang menimbulkan kerusakan demokrasi," bebernya.
"Kita harus waspadai soal politik uang di pilkada," sambung dia.
Sementara Sekjen Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) M.Firman mengatakan saat ini pilkada diperkirakan akan ramai dengan politik uang. Tidak hanya saat pencoblosan nanti, tetapi dalam proses pencalonan kepala daerah juga sangat rawan dengan politik uang.
"Seperti dugaan kasak kusuk di KPUD Kutai Kartanegara akibat calon independen yang tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi, juga sangat rawan adanya gratifikasi,” kata dia.
Firman mendesak KPK, polisi, dan jaksa ikut mengawasi adanya dugaan politik uang di pilkada serentak.
"KPK, kepolisian, dan kejaksaan harus ikut mengawasi adanya dugaan politik uang di pilkada serentak," kata dia.
Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman menilai soal hasil investigasi KAKI terkait dugaan adanya politik uang dan permainan data harus menjadi perhatian masyatakat Kaltim.
"Kalau dari hasil investigasi KAKI ada dugaan politik uang dan permainan data harus menjadi perhatian masyarakat Kaltim," kata Budiman.
Dia menjelaskan jika adanya dugaan permainan politik uang dari pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, maka ini menjadi persoalan baru.
"Maka harus ditindak tegas dari gakkumdu dan aparat hukum," kata dia.
Dia juga meminta agar pegawasan dalam proses verifikasi adminitrasi di awasi dengan ketat.
Menurut dia, pemimpin yang maju di pilkada Kaltim harus transparan dan bebas dari politik uang.
"Bakal calon bupati di pilkada Kaltim harus transparan dan bebas dari politik uang," pungkas dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPW PKB Nilai Anies Baswedan Pilihan Terbaik untuk Pilkada Jakarta
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan