Kalau Bisa Jangan Menunda, Pemerintah Harus Menghapus Wacana Pembatasan BBM Subsidi

Kamis, 03 Oktober 2024 – 19:46 WIB
Langkah pemerintah yang memutuskan untuk menunda pembatasan BBM subsidi mendapatkan apresiasi. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Langkah pemerintah yang memutuskan untuk menunda pembatasan BBM subsidi mendapatkan apresiasi.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto bahkan meminta wacana kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu dibatalkan. Apalagi sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyebut kebijakan tersebut lebih tepat dilaksanakan awal 2025.

BACA JUGA: Pengamat Nilai Langkah Pemerintah Tunda Pembatasan BBM Subsidi Sudah Tepat

Mulyanto khawatir penerapan kebijakan ini akan memperparah kondisi ekonomi nasional yang sedang tertekan.

"Menurut saya memang sebaiknya pemerintah membatalkan rencana pembatasan BBM bersubsidi. Karena kalau ini dilakukan akan semakin memukul kelas menengah. Dan kalau masyarakat kelas menengah bermasalah akan berdampak pada aktivitas ekonomi secara luas," kata Mulyanto, Kamis (3/10).

BACA JUGA: BBM Berkadar Sulfur Tinggi, Ancaman Serius bagi Kualitas Udara Jakarta

Mulyanto menyebutkan data mutakhir yang menunjukan terjadi penurunan jumlah kelas menengah yang ditandai dengan anjloknya jumlah pekerja formal dan meningkatnya jumlah pekerja informal.

Perbandingan data 2014-2019 dengan 2019-2024 menunjukan grafik terbalik. Periode 2014-2019 angkatan kerja Indonesia lebih banyak diserap sektor formal.

BACA JUGA: Eddy: Penundaan Pemberlakuan Pembatasan BBM Subsidi Menjaga Daya Beli Masyarakat

Sementara di periode 2019-2024 jumlahnya berbalik, angkatan kerja lebih banyak diserap sektor informal daripada formal. Hal ini diperparah dengan banyaknya PHK terhadap buruh industri tekstil dan turunannya.

“Kondisi yang memprihatinkan ini jangan diperburuk dengan pembatasan BBM bersubsidi karena secara langsung akan memperlemah daya beli mereka yang sudah lemah," tegasnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menyarankan sebaiknya kebijakan penting itu diputuskan oleh pemerintahan baru yang akan dilantik pada Oktober 2024 nanti.

“Dalam masa transisi kepemimpinan nasional seperti sekarang sebaiknya Pemerintahan Joko Widodo fokus menuntaskan sisa program yang sudah berjalan tanpa membuat kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan masalah,” tutup dia. (tan/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Turun Per Selasa 1 Oktober, Berikut Daftar Lengkapnya


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
DPR   PKS   BBM   BBM subsidi  

Terpopuler