jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyatakan partainya tidak mempersoalkan kalau Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Hanya saja, PPP memberikan penekanan bahwa kalau masuk ke dalam pemerintahan jangan berperilaku sebagai oposisi.
BACA JUGA: Mantap Jadi Oposisi, PKS Tetap Kedepankan Silaturahmi
“Jangan kursinya mau, yang tidak enak tak mau, seolah-olah bukan bagian dari koalisi,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/10).
Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif, sebagaimana yang diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, ujar dia, partai politik tidak bisa mempermasalkan ketika presiden menggunakan hak prerogatifnya.
BACA JUGA: Yakin Koalisi Pendukung Jokowi Kompak meski Megawati tak Salaman dengan Surya Paloh
“Kalau hak prerogatif dalam sistem ketatanegaraan kita ada di tangan presiden, masa partai politik mempermasalahkannya. Tidak seperti itu,” ujar Arsul.
Wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menyatakan tugas partai politik sebenarnya sudah selesai ketika melakukan pengusungan calon. Selebihnya itu merupakan hal-hal yang politis saja.
“Bahwa dalam politik mengusung itu kemudian ada reward-nya itu iya, tetapi tidak bisa reward itu membatasi presiden yang diberi hak prerogatif ikut menentukan ini yang diambi, yang itu jangan,” katanya.
Jadi, ujar Arsul menegaskan, semua dikembalikan kepada hak prerogatif presiden. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy