Yakin Koalisi Pendukung Jokowi Kompak meski Megawati tak Salaman dengan Surya Paloh

Rabu, 16 Oktober 2019 – 14:50 WIB
Megawati Soekarnoputri. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Alfarisi Thalib yakin tidak akan terjadi pengkubuan di internal partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, jika nantinya Gerindra ikut bergabung.

Alfarisi tidak melihat kemungkinan itu, meski sebelumnya Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga terekam kamera tak bersalaman dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, saat menghadiri pelantikan anggota DPR, DPD dan MPR di Senayan, Jakarta, Selasa (2/10) lalu.

BACA JUGA: Golkar Rela Gerindra Masuk Koalisi Pemerintah dan Dapat Jatah Menteri?

"Saya kira sangat kecil kemungkinan untuk munculnya persoalan seperti itu (pengkubuan dalam koalisi,red)," ujar Alfarisi kepada jpnn.com, Rabu (16/10).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS) ini, kalaupun ada disharmoni antara Mega dengan Surya Paloh, bukan sesuatu yang luar biasa dan tak akan mengganggu proses penyusunan Kabinet Kerja Jilid II.

BACA JUGA: Jokowi Sebut Kabinet Nanti Banyak Wajah Baru, Ada yang Deg-degan?

"Jikapun ada disharmoni antara Megawati dengan Surya Paloh, itu hal yang biasa saja, yang tidak akan berpengaruh dalam koalisi dan proses penyusunan Kabinet," ucapnya.

Alfarisi meyakini Mega dan Surya Paloh tokoh bangsa yang senantiasa mengedepankan kepentingan nasional. Kepentingan yang membutuhkan perhatian dan kepedulian semua anak bangsa yang menginginkan Indonesia lebih baik.

BACA JUGA: Bukan Fadli Zon Kader Gerindra Paling Berpeluang jadi Menteri

Sementara itu, disinggung pertemuan Surya Paloh dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Minggu (13/10) lalu, Alfarisi menyambut baik.

Demikian juga sejumlah kesepakatan yang dicapai kedua tokoh tersebut, antara lain sepakat amandemen UUD 1945 bersifat menyeluruh, Alfarisi menyambut positif.

"Tetapi kalau maksudnya ingin mengubah aturan, misalnya presiden tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan akan dipilih melalui sistem perwakilan di DPR. Kemudian masa jabatan presiden tidak terbatas hanya dua periode, tentu saya mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk menolak dan melawannya," pungkas Alfarisi. (gir/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler