jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak mau menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait konflik antara sopir angkutan umum konvensional dengan pengemudi layanan transportasi berbasis aplikasi. Sebab, ada kelemahan koordinasi yang memang tak diantisipasi sebelumnya sehingga para sopir angkutan konvensional mengamuk.
"Saya tak mau menyalahkan Pak Jokowi dalam aksi demo para sopir pada Senin, 21 Maret lalu. Sebab saya berpikir bahwa ada bolongnya koordinasi di kelembagaan dan itu tidak diantisipasi," kata Fahri, Minggu (27/3).
BACA JUGA: Awas, Tiongkok Tidak Sekadar Mengincar Ikan di Natuna
Menurutnya, Jokowi cukup melek dengan media sosial. Bahkan, kata Fahri, mantan gubernur DKI itu juga berteman dengan bos Facebook, Mark Zuckerberg.
Karenanya Fahri tak kaget dengan kekaguman Jokowi pada munculnya transportasi berbasis aplikasi. “Pak Jogowi acung jempol pada hadirnya aplikasi ojek online," katanya.
BACA JUGA: Tarik Dana dari Masyarakat, di Mana Transparansi MUI?
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu justru menegaskan, persoalan utamanya lebih pada pejabat teknis yang tidak paham bahwa ini angkutan umum online membuat konsekuensi cukup berat. Sebab, keberadaan transportasi berbasis aplikasi juga berimbas pada periuk nasi banyak orang.
"Ini semuanya meledak karena hal sensitif dalam manusia itu terusik sehingga menciptakan ledakan-ledakan. Pejabat teknis tidak antisipatif. Ini bisa menghancurkan sektor angkutan umum konvensional," tegasnya.
BACA JUGA: Penjara Jadi Kantor Bandar Narkoba, Pak Yasonna Ngapain Aja?
Meski demikian Fahri tetap mengutuk aksi demo para sopir angkutan konvensional beberapa waktu lalu yang berakhir anarkistis. Hanya saja, lanjutnya, protes mestinya juga diarahkan ke pengusaha pemilik armada angkutan umum konvensional.
"Protes ini juga ditujukan ke pemilik angkutan umum yang tidak peduli nasib para sopir yang makin hari pendapatannya berkurang, setoran makin naik sementara biaya hidup tambah tinggi. Ini keterlaluan juga," ujarnya.
Namun, di sisi lain Fahri juga mengkritik pernyataan sejumlah pejabat yang menyatakan teknologi tidak bisa dihindari. Ia menegaskan, justru yang diperlukan adalah kehadiran negara ketika ada masalah.
“Negara wajib hadir. Pada saat ada orang lemah dibikin kuat, ketika orang kuat dibikin lemah, itulah tugas negara. Kalau tidak, tentu yang lemah mati semua, yang punya modal kan enak dia bisa konversi bisnisnya kapan pun. Tapi sopir ini mau ke mana dia? Ini yang harus dipikirkan," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Asyikk… Banjir Diskon di Ace Hardware Pakai Kartu Kredit BCA
Redaktur : Tim Redaksi