jpnn.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan memilih pimpinan untuk periode 2019-2024 pada Kamis (3/10) malam. Ada dua nama yang sudah mengerucut sebagai calon ketua, yakni Bambang Soesatyo alias BAmsoet dari Golkar dan politikus Gerindra Ahmad Muzani.
Berdasar hitungan Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) MPR Johnny Gerard Plate, dukungan untuk kedua figur itu sudah terpetakan. Menurut dia, delapan fraksi di MPR sudah sepakat mendukung Bamsoet untuk menjadi ketua MPR.
BACA JUGA: Peta Dukungan Makin Jelas, Bamsoet dan Muzani Bicara dari Hati ke Hati
Dukungan untuk Bamsoet itu sudah mencakup fraksi dari partai nonpendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Plate juga menyebut kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR sudah mendukung Bamsoet.
“Hanya Partai Gerindra yang kukuh mengusung Ahmad Muzani untuk menjadi ketua MPR,” ujar Johnny usai rapat musyawarah semua fraksi MPR dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).
BACA JUGA: Jangan Sampai MPR Berubah Jadi Majelis Pervotingan Rakyat
Namun, Johnny mengharapkan antara Bamsoet dan Muzani bisa membuat kesepakatan. Saat ini, Bamsoet dan Muzani tengah berunding.
Menurut Johnny, jika pemilihan ketua MPR dilakukan melalui voting maka hasilnya sudah bisa ditebak. Hanya saja, kata sekjen Partai NasDem itu, MPR lebih sreg pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat ketimbang voting.
BACA JUGA: Gerindra Maju Terus Usung Muzani Menjadi Ketua MPR
Lebih lanjut Johnny mengatakan, musyawarah mufakat sejalan dengan semangat revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Hasil revisi UU itu adalah menambah jumlah unsur pimpinan MPR menjadi sepuluh orang.
“Itu disampaikan dengan tegas beramai-ramai, ini lembaga pemusyawaratan, kita harus bisa bermusyawarah,” katanya.
Karena itu Johnny menegaskan, kalau voting dilakukan justru akan mengingkari hal yang menjadi landasan dasar pelebaran unsur pimpinan MPR. Menurutnya, MPR harus mampu mewujudkan sebagai lembaga permusyawaratan.
“Makanya kalau sudah tahu mayoritas yang begitu lebar perbedaannya, kemudian mendukung yang lain, maka menjadi pertanyaan ramai-ramai nanti yang susah dijelaskan kenapa harus voting. Jadi, tidak elok bagi MPR itu sendiri,” ujarnya.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy