BANJARMASIN - Pembatasan pembelian BBM di Kalsel harus diawasi dengan ketat. Apalagi mulai kemarin, pembatasan sudah mulai diberlakukan. Untuk kendaraan roda empat maksimal Rp100 ribu dan roda dua Rp 20 ribu.
Dari pantauan Radar Banjarmasin, antrean mobil masih terjadi di semua SPBU, namun sudah agak berkurang. Beberapa titik seperti di SPBU samping Masjid Sabilal Muhtadin terlihat mobil-mobil masih berjejer.
Wakil Ketua DPRD Kalsel Riswandi mengatakan, penerapan pembatasan pembelian BBM memang sudah jalan. Langkah ini dinilainya memang sudah seharusnya diterapkan, mengingat kondisi BBM di Kalsel sangat memprihatinkan.
"Pembatasan pembelian BBM ini mesti dikawal dengan ketat. Sekarang kita lihat sudah bagus, namun jika tak terus diawasi bisa saja ada penyelewengan. Kami di DPRD Kalsel tak ingin itu terjadi," ungkapnya kepada Radar Banjarmasin (grup JPNN) kemarin (28/4) siang.
Sebelumnya, antrean BBM di Kalsel makin "menggila." Harga premium di eceran bahkan melonjak naik hingga Rp 9.000 per liter. Bukan hanya naik, namun juga agak sulit didapat.
DPRD Kalsel juga berharap dengan diterapkannya pembatasan pembelian BBM, maka tak ada lagi pelangsir yang dengan mudah membeli BBM dalam jumlah besar.
Hal ini diperparah dengan belum adanya pengawasan yang ketat terhadap instruksi pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan roda dua dan roda empat. "Aparat keamanan kami kira juga harus lebih proaktif lagi. Karena tanpa bantuan dari aparat keamanan, sangat sulit kita mengawasi ini," ujarnya.
Sementara itu, Fitri, salah satu mahasiswa perguruan tinggi negeri di Banjarmasin mengharapkan kondisi BBM segera berangsur pulih. Sehingga tak ada lagi antrean yang terlalu panjang di Kalsel. “Kita masyarakat jelas mengharapkan ada solusi, dan tak ada lagi antrean BBM yang sangat parah,” ujarnya.
Sebelumnya Komisi III DPRD Kalsel meminta SPBU yang berada dekat dengan lokasi tambang tak menyediakan BBM bersubsidi, dan hanya BBM untuk industri. Stok BBM bersubsidi minta dialihkan ke perkotaan, agar tak terjadi antrean panjang.
Disediakannya BBM bersubsidi di SPBU dekat lokasi tambang sepanjang daerah Asam-Asam hingga Batulicin kabupaten Tanah Bumbu, dianggap Komisi III salah sasaran. Karena di sana jarang penduduknya, dan kebanyakan untuk keperluan industri dan tambang. (sip)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Angka Kematian Ibu-Bayi Masih Tinggi
Redaktur : Tim Redaksi