PALANGKA RAYA – Ternyata antrean di SPBU selama ini disebabkan oleh kurangnya kuota BBM yang ada. Pasalnya jatah BBM dari Pertamina, antara jatah dan kebutuhan memiliki rentang yang sangat jauh dan tidak seimbang.
Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang menegaskan, selain Kalteng krisis BBM baik premium maupun solar, kesenjangan jumlah tersebut menyebabkan fenomena antrean kendaraan di SPBU hingga pelangsir tidak dapat dihilangkan.
“Antara kebutuhan dan daerah distribusinya sangat berbeda, misalnya di Kalteng kita jatahnya premium per bulan 7.968 kiloliter (KL) Januari sampai April, sedangkan kebutuhan kita premium 38.337 KL per bulan,” ucapnya di Eka Hapakat, Rabu (3/4) pagi.
Sedangkan untuk ketersediaan atau Supply solar per bulan Januari sampai April sebanyak 3.100 KL, dengan kebutuhan yang relatif besar yakni solar per bulan 23.300 KL.
Kesenjangan antara supply dan demand itu, kata Teras, selain mengakibatkan mengakibatkan antrean panjang di SPBU, juga menyebabkan harga premium maupun solar di pedalaman sangat mahal. “Bahkan di Murung Raya premium per liternya Rp 15 ribu,” ungkapnya.
Kondisi ini, tambahnya, sangat memprihatinkan lantaran menurutnya pemerintah pusat mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi. Padahal dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi kebutuhan transportasi khususnya bahan bakar.
“Pertumbuhan ekonomi Kalteng 6,7 persen diatas nasional. Akibat pertumbuhan ini membutuhkan kendaraan, penambahan per bulan kendaraan juga luar biasa,” ujarnya sembari menambahkan kondisi BBM dengan berbagai fenomenanya, terjadi di Kalteng, Kalsel dan Kalbar.
Guna mengambil sikap atas kesenjangan BBM, teras menambahkan ia bakal bertemu dengan empat gubernur se Kalimantan untuk berbicara bersama dan menentukan sikap.
“Minggu kedua bulan April ini kita akan pertemuan secara khusus empat gubernur, menentukan suatu sikap berkenaan krisis BBM ini, suatu pihak kita membutuhkan banyak tetapi di Pertamina tak mampu menyuplai,” bebernya.
Ditegaskannya kembali, kesenjangan atau disparitas jumlah BBM bukan pengurangan tetapi kurang jika dibandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan. Teras juga menyayangkan, Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas). Padahal seandainya ada kejelasan kuota Kalteng pertahunnya, katanya, dapat dibagi per bulan dan menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Jatah Kalteng berapa saya tidak tahu, karena BPHMigas tidak pernah memberikan kejelasan berkenaan dengan jatah pertahunnya, 2013 berapa tak tahu padahal kita bisa bagi per bulannya agar tak antre,” paparnya. (abe)
Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang menegaskan, selain Kalteng krisis BBM baik premium maupun solar, kesenjangan jumlah tersebut menyebabkan fenomena antrean kendaraan di SPBU hingga pelangsir tidak dapat dihilangkan.
“Antara kebutuhan dan daerah distribusinya sangat berbeda, misalnya di Kalteng kita jatahnya premium per bulan 7.968 kiloliter (KL) Januari sampai April, sedangkan kebutuhan kita premium 38.337 KL per bulan,” ucapnya di Eka Hapakat, Rabu (3/4) pagi.
Sedangkan untuk ketersediaan atau Supply solar per bulan Januari sampai April sebanyak 3.100 KL, dengan kebutuhan yang relatif besar yakni solar per bulan 23.300 KL.
Kesenjangan antara supply dan demand itu, kata Teras, selain mengakibatkan mengakibatkan antrean panjang di SPBU, juga menyebabkan harga premium maupun solar di pedalaman sangat mahal. “Bahkan di Murung Raya premium per liternya Rp 15 ribu,” ungkapnya.
Kondisi ini, tambahnya, sangat memprihatinkan lantaran menurutnya pemerintah pusat mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi. Padahal dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi kebutuhan transportasi khususnya bahan bakar.
“Pertumbuhan ekonomi Kalteng 6,7 persen diatas nasional. Akibat pertumbuhan ini membutuhkan kendaraan, penambahan per bulan kendaraan juga luar biasa,” ujarnya sembari menambahkan kondisi BBM dengan berbagai fenomenanya, terjadi di Kalteng, Kalsel dan Kalbar.
Guna mengambil sikap atas kesenjangan BBM, teras menambahkan ia bakal bertemu dengan empat gubernur se Kalimantan untuk berbicara bersama dan menentukan sikap.
“Minggu kedua bulan April ini kita akan pertemuan secara khusus empat gubernur, menentukan suatu sikap berkenaan krisis BBM ini, suatu pihak kita membutuhkan banyak tetapi di Pertamina tak mampu menyuplai,” bebernya.
Ditegaskannya kembali, kesenjangan atau disparitas jumlah BBM bukan pengurangan tetapi kurang jika dibandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan. Teras juga menyayangkan, Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas). Padahal seandainya ada kejelasan kuota Kalteng pertahunnya, katanya, dapat dibagi per bulan dan menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Jatah Kalteng berapa saya tidak tahu, karena BPHMigas tidak pernah memberikan kejelasan berkenaan dengan jatah pertahunnya, 2013 berapa tak tahu padahal kita bisa bagi per bulannya agar tak antre,” paparnya. (abe)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perubahan Jadwal KRL Ditolak Penggunanya
Redaktur : Tim Redaksi