jpnn.com, PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyampaikan beberapa hal terkait pemidahan ibu kota kepada 12 anggota Komisi II DPR RI.
Permintaan itu disampaikan saat dirinya dikunjungi 12 anggota DPR yang melakukan kunjungan kerja di Palangka Raya, Senin (31/7).
BACA JUGA: Syukurlah, TNI dan Polisi Kompak Banget
Sugianto mengatakan, Pemprov Kalteng sudah melakukan persiapan terkait rencana pemindahan ibu kota itu.
Salah satunya adalah mempersiapkan lahan yang berada di tiga daerah.
BACA JUGA: Sudah Lengkap, Banten Siap jadi Ibu Kota Negara
Yakni, di Kota Palangka Raya dengan luas 119.736 hektare, Kabupaten Gunung Mas (98.956 hektare), dan Kabupaten Katingan (81.308 hektare).
“Kalau memang nantinya disetujui ibu kota dipindah ke Kalteng, kami meminta dibuatkan undang-undang yang mengatur masyarakat Dayak, termasuk pelestarian budayanya,” ujar Sugianto.
BACA JUGA: Gagal Raih Adipura, Pantaskah Palangka Raya Jadi Ibu Kota?
Undang-undang itu, imbuh Sugianto, sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Dayak selaku warga lokal.
Dengan begitu, masyarakat Dayak tidak tersisih akibat persaingan yang dipastikan akan meningkat drastis.
“Kalteng ini secara keseluruhan memiliki luas 153. 564,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.485.035 jiwa dan kearifan budaya lokal yakni Falsafah Huma Batang. Kearifan lokal ini harus dilindungi. Jangan sampai nantinya tersisih. Ada payung hukum sebagai bentuk kepastiannya,” imbuh dia.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan, pemerintah menyiapkan tiga provinsi sebagai pengganti Jakarta.
Yakni, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Zainuddin menambahkan, rencana dari Presiden Joko Widodo perlu didukung dan dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah provinsi. (nto/c3/bud)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Djarot: Ibu Kota Negara Tidak Perlu Pindah
Redaktur & Reporter : Ragil