jpnn.com, SERANG - Rencana pemindahan ibu kota negara masih bergulir. Hanya saja, hingga kini pemerintah belum menetapkan nama daerah yang akan dijadikan lokasi baru ibu kota.
Muncul ide baru yang menyebut Provinsi Banten dinilai layak menjadi lokasi ibu kota negara.
BACA JUGA: Gagal Raih Adipura, Pantaskah Palangka Raya Jadi Ibu Kota?
Pertimbangannya, dari faktor geografis Banten bertetangga langsung dengan DKI Jakarta.
Selain itu, Banten memiliki sarana penunjang seperti bandara, pelabuhan dan jalur transportasi darat atau laut yang menyambungkan Pulau Jawa dan Sumatera.
BACA JUGA: Pak Djarot: Ibu Kota Negara Tidak Perlu Pindah
Pandangan ini muncul saat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Perwakilan Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Banten, Senin (31/7).
Rombongan yang terdiri atas Habib Ali Alwi, Syadeli Karim, dan Andiara Aprilia Hikmat, diterima langsung Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di ruang transit Pendopo Gubernur Banten.
BACA JUGA: Angka Kemiskinan Naik tapi Bicara Pemindahan Ibu Kota, Malu Kita!
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Andika Hazrumy mengatakan, jika itu terwujud maka akan menjadi berkah bagi pembangunan dan laju pertumbuhan di Banten.
Namun, semua itu membutuhkan kesiapan dari semua komponen pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota dan masyarakat secara keseluruhan.
“Saya bukannya tidak mau mengusulkan Banten sebagai ibu kota negara, tetapi kita harus melihat kesiapan stakeholders di kabupaten/kota. Karena fokus kita banyak, pelayanan pendidikan, kesehatan, pengembangan infrastruktur, pariwisata dan lain-lain,” katanya.
Namun, menurut Andika, melihat sarana penujang seperti pelabuhan, bandara dan sebagai daerah penunjang Jakarta, Banten cukup layak.
“Tetapi kita harus duduk bersama dengan seluruh stakeholders, apakah kita siap atau tidak. Secara keseluruahan Provinsi Banten sangat menunjang, seluruh aspek kita punya,” ujar mantan Anggota DPR RI ini.
Dikataka, ketika isu pemindahan ibu kota Negara mencuat di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemprov Banten pernah melakukan kajian terhadap ini.
“Kalau mau efektif Banten, wilayah kita masih luas tanahnya, wilayahnya masih banyak yang bisa dikembangkan, masih banyak tanah yang bisa dimanfaatkan. Kita memiliki akses bandara, pelabuhan, dekat dengan ibukota, menjadi akses lalu lintas pulau jawa-sumatera,” ujar Andika.
Kata Andika, niatan ada, namun, semuanya tidak bisa diputuskan secara gegabah. Harus ada kajian secara menyeluruh di segala aspek. Mulai dari kesiapan dari segi psikologi hingga sosial budaya masyarakat.
“Kalau niatan ada, tapi kita tidak gegabah, karena tanggung jawab menjadi ibu kota negara itu tidak mudah, harus ada kesiapan karena eksesnya akan secara menyeluruh,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama anggota DPD RI Perwakilan Banten Habib Ali Alwi mengatakan, jika Banten ingin menjadi ibukota negara maka harus ada kesiapan dan pengajuan proposal secara resmi. “Kalau emang kondisi siap, ajukan dalam bentuk proposal,” katanya.
Dengan begitu, lanjut Ali, DPR RI atau DPD RI akan membahasnya lebih lanjut. Lalu menyerahkan kepada presiden sebagai bahan pertimbangan. Bahkan, Ali menilai, Banten sangat layak menjadi salah satu alternatif pilihan rencana pemindahan Ibukota negara Indonesia.
“Pemerintah tentu pusat melihat kepentingan daerah. Tapi, ketika bicara kelayakan, bicara rasionalitas, kayaknya Banten lebih layak, lebih dekat,” katanya.
Jika itu benar, kata Ali, Banten secara otomatis akan mendapatkan keuntungan luar biasa dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
“Proyek infrastruktur akan hidup semua. Saya kira sangat untung dan tidak ada ruginya,” kata Ali. (ken)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Simak nih soal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kawasan Sejuk
Redaktur & Reporter : Soetomo