jpnn.com, BALIKPAPAN - Pengamat tata kota dan wilayah dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Farid Nurrahman ikut urun pendapat terkait wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia.
Dia menyebut, jika lokasi pemindahan nya di Indonesia bagian timur, Kalimantan dan Sulawesi menjadi dua pulau yang paling strategis.
BACA JUGA: Gelar OTT di Kaltim, KPK Bekuk Hakim
“Tapi Sulawesi punya masalah gempa bumi, seperti di Palu dan Donggala pada 2018 lalu. Maka kemungkinan Sulawesi dipilih sangatlah kecil,” ujar Farid seperti diberitakan Kaltim Post (Jawa Pos Group).
Lalu di Kalimantan, Farid melihat ada sinyal positif ketika Jokowi menyebutnya sebagai yang di tengah-tengah Indonesia. Lantas tinggal di Kalimantan mana yang jadi tujuan?
BACA JUGA: Gubernur Kaltim Beber Alasan Bukit Soeharto Layak Jadi Ibu Kota Negara
Di sini Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota itu, menilai ada dua provinsi yang memungkinkan. “Kaltim dan Kalteng,” katanya.
BACA JUGA: Kok Jokowi Bertanya soal Ibu Kota Baru Indonesia ke Netizen? Main-Main ya?
BACA JUGA: Rizal Ramli: Pak Jokowi Sing Eling, Bayar BPJS Dulu
Dari keduanya, Kaltim lebih punya potensi. Alasannya, dibandingkan Kalteng, maka Kaltim lebih sedikit punya sejarah konflik sosial. Hal ini penting menjadi pertimbangan selain letak geografis. Karena pemindahan Ibu Kota negara juga akan memindahkan manusia. Yang memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda.
“Ini tentu jadi pertimbangan dari sisi psikologi, antropologi, dan sosiologi. Karena kemungkinan akan ada belasan juta manusia yang bermigrasi ke daerah itu,” sebutnya.
Secara sosial masyarakat, Kaltim juga disebutnya lebih heterogen. Pun sejarahnya, Kaltim menjadi tujuan transmigrasi besar-besaran ketika masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto.
Yakni mencapai 1 juta penduduk dibandingkan wilayah Kalteng sebanyak 400 ribu penduduk dan Kalsel dengan 500 ribu penduduk dari Jawa. “Tapi dalam prosesnya harus dilihat bagaimana kondisi transmigran itu sekarang,” ujarnya.
Dari sisi potensi gangguan dari bencana alam, Kaltim juga lebih aman. Di Kalteng disebutnya ada konsentrasi besar lahan gambut. Yang punya potensi membahayakan jika terjadi kebakaran.
Ini pula yang berlaku di Kalsel, sehingga sejak awal, Kaltim-lah yang paling memungkinkan sebagai calon Ibu Kota. “Ini jadi pertimbangan lain selain kondisi kerawanan terhadap banjir,” tuturnya.
Benua Etam juga memiliki kelebihan dari sisi aksesibilitas ke kota-kota utama. Pelabuhan dan bandara udaranya dinilai mampu memobilisasi besar-besaran penduduk yang bakal ikut migrasi dari Ibu Kota Jakarta.
Selain itu, ketersediaan pusat perdagangan dan bisnis dinilai lebih mampu diterima oleh pendatang yang disebutnya banyak berstatus golongan menengah ke atas.
“Yang dipindah ini ‘kan bukan hanya PNS golongan rendah. Tapi para eksekutif, legislatif, dan keluarga mereka. Lalu ada duta-duta besar dan tamu-tamu yang akan datang untuk urusan kenegaraan,” bebernya.
Lantas di wilayah mana yang tepat? Farid menyebut Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara (PPU) yang paling memungkinkan.
Namun dirinya belum bisa membeber lebih jauh soal keunggulan masing-masing wilayah ini. Karena semua itu bergantung pada hasil delineasi dari kabupaten/kota yang kemudian dibawa ke provinsi.
BACA JUGA: Sandiaga Uno: Harus Ada Referendum
“Apakah mampu memenuhi kriteria yang diinginkan pusat. Misalnya soal lahan 30 ribu hektare, di daerah mana yang bisa menyediakannya. Apakah lahannya klir. Jangan sampai ada sengketa,” imbuhnya.
Jika lahan sudah klir dan pemerintah daerah (pemda) siap, maka pemerintah pusat sudah bisa melakukan pembangunan infrastruktur secara bertahap. Yang pertama tentu gedung-gedung pemerintahan.
Seperti kantor presiden, DPR RI, kementerian, pusat pertahanan baik TNI/Polri, dan kantor-kantor duta besar. “Ini memerlukan proses yang cukup panjang. Jadi sejak awal jangan sampai ada masalah khususnya di penyediaan tanah,” ucapnya.
Lalu perubahan apa yang akan terjadi di Kaltim? Farid menyebut efeknya akan sangat luar biasa. Selain akan menumbuhkan ekonomi dari sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata, keberadaan Ibu Kota membuat ketergantungan APBD Kaltim terhadap sumber daya batu bara dan migas akan berkurang. “Dengan adanya kementerian di sini. Maka pengawasannya juga akan lebih efektif,” sebutnya.
Pengamat politik dan hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Herdiansyah Hamzah menilai pemindahan Ibu Kota bukan hanya atas dasar pertimbangan beban kepadatan penduduk semata. Tapi juga mesti mempertimbangkan variabel atau aspek yang lain.
“Misalnya aspek geografis, calon daerah Ibu Kota harus strategis berada di tengah. Sehingga mudah menjangkau keseluruhan daerah di Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Castro itu.
Karena itu, diskursus calon Ibu Kota di Pulau Kalimantan cukup realistis. Di samping itu, aspek geopolitik juga patut dipertimbangkan. Pulau Kalimantan juga wajar diwacanakan jika pertimbangannya soal politik. Mengingat berdekatan dengan Malaysia bagian timur dan Brunei Darussalam. “Dengan demikian intrik politik perbatasan akan lebih mudah dikontrol,” ungkapnya.
Pembangunan juga disebutnya tidak lagi Jawa-sentris. Tetapi akan dipusatkan di daerah Ibu Kota baru dan akan menyebar di daerah sekitarnya. Infrastruktur juga pasti akan dikebut sebagai persiapan pemindahan Ibu Kota. Yang pasti posisi idealnya, pusat ekonomi dan industri tetap di Jakarta. “Hanya memang pemindahan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak semudah membalikkan telapak tangan,” kata Castro.
Castro menyambut baik Kaltim diwacanakan sebagai salah satu calon alternatif pemindahan Ibu Kota. Tapi baginya tidak urgent buat kaltim. Hal terpenting adalah bagaimana keseriusan pemerintah menyelesaikan masalah lingkungan akibat dampak industri ekstraktif.
“Sekaligus untuk menyelamatkan sumber daya alam yang selama ini digerus habis tak tersisa,” katanya. (rdh/*/kip/rom/k18)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemprov Banten Usulkan Maja jadi Ibu Kota Negara
Redaktur & Reporter : Soetomo