SUDAH beberapa hari ini, Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bonaran Situmeang, berada di gedung Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan.
Mirip kuliah singkat, selama tiga pekan hingga 14 April mendatang, Bonaran dan sejumlah kepala daerah lainnya yang baru terpilih lewat pemilukada, dijejali beragam materi, tentunya yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadwalnya padat, dari pagi jam 08 hingga jam 22.00 malam.
Jangan bayangkan Bonaran tinggal di hotel mewah berbintang, dengan segala fasilitasnya, selama menjalani masa pembekalan ini. Peserta, termasuk Bonaran, harus tinggal di kamar-kamar yang berada dalam kompleks Gedung Badan Diklat.
Kamarnya cukup sederhana, setidaknya untuk ukuran orang nomer satu di tingkat kabupaten/kota. Dipan sempit, kasus biasa. Dan tak ada pesawat televisi.
"Tapi saya minta ke panitia kamar saya agar diberi TV, dan diberi," ujar Bonaran saat ditemui JPNN.
Bukan untuk mengusir kesepian dan kecapekan usai seharian mengikuti diklat. Tapi kata Bonaran, TV merupakan barang kebutuhan mutlak, bagi kepala daerah seperti dirinya. "Kalau tak ada TV, bagaimana saya bisa mengikuti perkembangan sosial politik di negeri ini. Bagaimana bisa saya mengikuti gejolak terkait rencana kenaikan harga BBM kemarin itu," kata Bonaran memberi alasan.
Meski Bonaran punya rumah di Jakarta, tapi katanya, selama mengikuti diklat, dia tak pernah pulang ke rumah. "Karena saya ini dalam rangka tugas. Saya harus ikuti semua materi karena sangat bermanfaat bagi saya," ulasnya.
Dia cerita, dari sejumlah materi yang disampaikan para pembicara di diklat, paparan Prof Ryaas Rasyid yang dianggapnya paling terkesan.
Apa sih yang dipaparkan mantan Menteri Otda era Presiden Gus Dur itu? Bonaran cerita, Ryaas memberikan pesan yang cukup mengena di hatinya. "Prof Ryaas mengatakan, seorang kepala daerah harus berani, tidak dihinggapi rasa takut. Jangan berada dalam situasi mencekam. Bagaimana bisa membangun jika dihantui rasa takut?. Begitu pesan Prof Ryass," cerita Bonaran.
Yang dimaksud, bahwa seorang kepala daerah jangan takut salah mengambil kebijakan, jangan takut dituduh korupsi, asalkan landasan hukumnya jelas. "Kata Prof Ryaas, seorang kepala daerah jangan sedikit-sedikit mikirin SMS-SMS dari oknum-oknum LSM-LSM yang punya niat tidak baik (ngancam-ngancam melaporkan kasus korupsi, red). Prof Ryaas pesan, tunggu temuan BPK, lantas cepat tindak lanjuti temuan BPK itu, siapa yang melakukan kesalahan," bebernya.
Pernahkah selama ini dihinggapi rasa takut? Bonaran mengatakan, dirinya sudah pesan kepada para jajaran pejabat di Tapteng agar dalam membuat kebijakan selalu berpijak pada aturan. "Selalu saya berpesan, bagaimana proses pengeluaran uang, ikuti aturan. Jangan membuat kebijakan yang bisa menyeret anda ke jurang," pungkasnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Copot 4 Bupati/Walikota, Mendagri Janji tak Tunggu PK
Redaktur : Tim Redaksi